Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tugaskan Bobby Nasution dan Musa Rajekshah untuk Pilkada Sumut 2024

Kompas.com - 07/04/2024, 09:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menugaskan Bobby Nasution dan Musa Rajekshah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat dikonfirmasi wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (6/4/2024).

"Dari Sumut kan saya rasakan untuk cagub (calon gubernur), dari Sumut kan enggak cuma saya sendiri. Yang dari Golkar saya lihat ada dua ya. Bang Ijeck (panggilan akrab Musa Rajekshah) sama saya yang diundang," ujar Bobby usai mengikuti pengarahan untuk bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Kantor DPP Golkar.

Saat ditanya apakah ia dan Musa Rajekshah nantinya akan diusung secara berpasangan atau dipilih salah satu, Bobby menyatakan akan ikut arahan dari DPP Golkar dulu.

Baca juga: Ditugaskan Golkar untuk Pilkada Sumut, Bobby Nasution Ungkap Soal Restu Jokowi

"Kita ikutin arahan aja dulu, yang pasti sih tadi yang disampaikan Bapak Ketua Umum Golkar, Pak Airlangga Hartarto itu kiat-kiatnya, apa yang perlu disiapkan, itu dulu yang kita prepare hari ini," jelasnya.

Adapun pada Sabtu, Golkar memberikan arahan untuk 1.146 para bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk persiapan pilkada.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, seluruh kader yang hadir pada Sabtu merupakan bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang sudah mendapatkan surat penugasan untuk maju di pilkada baik sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati dan bakal calon wali kota.

Baca juga: Kehadiran Bobby Menantu Jokowi di Pengarahan Bakal Calon Kepala Daerah Golkar, Sudah Jadi Kader?

Selain itu, para bakal calon tersebut juga diminta untuk mempersiapkan jadwal menuju tahapan pilkada pada November 2024.

"Di pertemuan tadi kami meminta persiapan soal schedule dan tahapan-tahapan yang akan dilakukan partai Golkar termasuk tahapan-tahapan nanti menuju pilkada di bulan November," kata Airlangga.

"Dan nanti di pertemuan juga nanti Partai Golkar menjelaskan lembaga survei yang bisa dipakai di berbagai daerah yang nanti tentu lembaga-lembaga tersebut diakui oleh Golkar," ungkapnya.

Selanjutnya, Golkar meminta para bakal calon melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Baca juga: Bobby Ikut Pengarahan Bakal Calon Kepala Daerah Golkar, Airlangga Ungkap Status Keanggotaannya

Dalam beberapa bulan mendatang partai akan melakukan evaluasi dari persiapan yang sudah dilakukan para bakal calon.

"Evaluasi pertama di bulan Mei, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi-evaluasi berikutnya," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com