Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Anies dan Ganjar Tuding Pemerintah Politisasi Bansos, Wapres: Tunggu Saja Putusan MK

Kompas.com - 02/04/2024, 19:19 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mau berkomentar banyak mengenai tudingan bahwa pemerintah mempolitisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang mengemuka dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Menurut Ma'ruf, dugaan politisasi bansos menjelang pemilu merupakan domain Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menindaklanjutinya.

"Termasuk seperti apa politisasi, apa seperti bagaimana, itu urusannya nanti, urusan MK-lah yang akan menilai dan persidanganlah yang akan nanti (membuktikan). Kita tunggu saja putusan MK-nya seperti apa," kata Ma'ruf di Menara Syariah, Tangerang, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Di Sidang MK, Ahli Ungkap Joget dan Ungkapan Mas Anies Prabowo Menangkan Hati Rakyat

Ma'ruf meyakini bahwa para menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang mereka emban.

Namun, ia juga tidak masalah jika MK membutuhkan keterangan dari sejumlah menteri untuk menggali lebih lanjut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.

Menurut dia, keterangan para menteri itu dibutuhkan agar MK dapat mengambil keputusan dengan akuntabel dan profesional dalam sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca juga: Di Sidang MK, Saksi Ganjar-Mahfud Ungkap Kadernya Diancam Ditembak oleh Diduga Aparat Pengamanan Presiden

"Masalahnya seperti apa, nanti kan ada sidang MK yang akan memutuskan seperti apa, apa ada ini, apa ada itu. Itu nantilah setelah para menteri juga dimintai penjelasannya tentu akan smakin jelas nanti keadaannya," ujar Ma'ruf.

Oleh sebab itu, Ma'ruf mendorong para menteri yang dipanggil oleh MK untuk datang ke sidang MK sebagai saksi.

"Saya kira kan MK ya memerluukan penejlasan, siapapun tentu harus hadir ya, harus, dan saya kira itu kewajiban konstitusional," kata dia.

Baca juga: Prabowo-Gibran Minta MK Panggil Kepala BIN soal Sengketa Pilpres

Dalam sengketa hasil Pilpres 2024, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama menuding ada praktik politisasi bansos menjelang Pilpres 2024.

Mereka mendalilkan penggelontoran bansos merupakan salah satu faktor yang membuat pasangan Prabowo-Gibran meraup suara terbanyak pada Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Mandek, Wakil Ketua KPK Klaim Tak Ada Intervensi

Kasus Eddy Hiariej Mandek, Wakil Ketua KPK Klaim Tak Ada Intervensi

Nasional
Nasdem Klaim Ratusan Suara Pindah ke Partai Golkar di Dapil Jabar I

Nasdem Klaim Ratusan Suara Pindah ke Partai Golkar di Dapil Jabar I

Nasional
PKB Masih Buka Pintu Usung Khofifah, tetapi Harus Ikut Penjaringan

PKB Masih Buka Pintu Usung Khofifah, tetapi Harus Ikut Penjaringan

Nasional
Temui Wapres Ma'ruf, Menteri Haji Arab Saudi Janji Segera Tuntaskan Visa Jemaah Haji Indonesia

Temui Wapres Ma'ruf, Menteri Haji Arab Saudi Janji Segera Tuntaskan Visa Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Sinyal PKS Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Ketiadaan Pikiran dan Gagasan

Sinyal PKS Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Ketiadaan Pikiran dan Gagasan

Nasional
Polri Pastikan Beri Pengamanan Aksi 'May Day' 1 Mei Besok

Polri Pastikan Beri Pengamanan Aksi "May Day" 1 Mei Besok

Nasional
Menko PMK Ungkap Pembangunan Lumbung Pangan di Papua Tengah Bakal Selesai Tahun Ini

Menko PMK Ungkap Pembangunan Lumbung Pangan di Papua Tengah Bakal Selesai Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com