Kubu Anies dan Ganjar Tuding Pemerintah Politisasi Bansos, Wapres: Tunggu Saja Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mau berkomentar banyak mengenai tudingan bahwa pemerintah mempolitisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang mengemuka dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Menurut Ma'ruf, dugaan politisasi bansos menjelang pemilu merupakan domain Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menindaklanjutinya.

"Termasuk seperti apa politisasi, apa seperti bagaimana, itu urusannya nanti, urusan MK-lah yang akan menilai dan persidanganlah yang akan nanti (membuktikan). Kita tunggu saja putusan MK-nya seperti apa," kata Ma'ruf di Menara Syariah, Tangerang, Selasa (2/4/2024).

Ma'ruf meyakini bahwa para menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang mereka emban.

Namun, ia juga tidak masalah jika MK membutuhkan keterangan dari sejumlah menteri untuk menggali lebih lanjut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.

Menurut dia, keterangan para menteri itu dibutuhkan agar MK dapat mengambil keputusan dengan akuntabel dan profesional dalam sengketa hasil Pilpres 2024.

"Masalahnya seperti apa, nanti kan ada sidang MK yang akan memutuskan seperti apa, apa ada ini, apa ada itu. Itu nantilah setelah para menteri juga dimintai penjelasannya tentu akan smakin jelas nanti keadaannya," ujar Ma'ruf.

Oleh sebab itu, Ma'ruf mendorong para menteri yang dipanggil oleh MK untuk datang ke sidang MK sebagai saksi.

"Saya kira kan MK ya memerluukan penejlasan, siapapun tentu harus hadir ya, harus, dan saya kira itu kewajiban konstitusional," kata dia.

Dalam sengketa hasil Pilpres 2024, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama menuding ada praktik politisasi bansos menjelang Pilpres 2024.

Mereka mendalilkan penggelontoran bansos merupakan salah satu faktor yang membuat pasangan Prabowo-Gibran meraup suara terbanyak pada Pilpres 2024.