Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sidang MK, Saksi Ganjar-Mahfud Ungkap Kadernya Diancam Ditembak oleh Diduga Aparat Pengamanan Presiden

Kompas.com - 02/04/2024, 19:04 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPC PDI-P Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengaku, salah satu kader Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-P diancam ditembak oleh aparat yang mengaku bagian dari pengamanan presiden.

Peristiwa ini terjadi ketika Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Diketahui, Endah dihadirkan sebagai saksi pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Endah menceritakan, kejadian bermula pada 29 Januari 2024 pukul 19.00 WIB ketika kader PDI-P mendapatkan intimidasi dari dua orang aparat yang mengaku sebagai tim pengawal Presiden.

Baca juga: Prabowo-Gibran Minta MK Panggil Kepala BIN soal Sengketa Pilpres

Aparat tersebut tengah mempersiapkan kabupaten Gunungkidul untuk lokasi kunjungan presiden. Kader itu menolak menurunkan bendera PDI-P usai aparat melarang agar tidak mengibarkan bendera di area Jokowi akan melintas.

Karena menolak, dua aparat tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari PDI-P. Keduanya pun bertemu dengan Endah.

"Akhirnya terjadi dialog diskusi dan negosiasi yang kami dipaksa untuk menurunkan bendera. Dengan tegas kami menolak karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan bahwa Presiden akan datang dan melintas kami diminta menurunkan bendera," kata Endah memberikan kesaksian dalam sidang sengketa, Selasa sore.

Baca juga: Wapres Klaim 4 Menteri yang Dipanggil MK Sudah Jalankan Tugas Sesuai Aturan

Singkat cerita dalam perjalanannya ke Gunungkidul, ia mendapatkan telepon bahwa ada relawan yang ditangkap dan dipukuli, kemudian dianiaya karena membentangkan spanduk Ganjar-Mahfud. Saat itu, tidak ada yang berani menolong.

Selanjutnya, Endah menelepon salah satu kader PAC Kecamatan Ponjong, Emanuel Apriyanto Purnawijaya untuk mencoba menegosiasi dengan aparat tersebut.

"Tetapi negosiasi ini gagal dilakukan Imanuel, bahkan Imanuel telepon bahwa dia diancam akan ditembak," tutur Endah.

Mendengar kabar tersebut, Endah emosi. Simpatisan tidak boleh dipukuli dan dihakimi mengingat Indonesia adalah negara Pancasila, meski dianggap membahayakan objek oleh aparat tersebut.

Ia mempersilakan simpatisan tersebut ditangkap, namun tidak perlu dianiaya. Endah lantas datang ke lokasi untuk melakukan negosiasi kembali.

Baca juga: Hakim MK Cecar KPU Ungkap Masalah Sirekap: Jawabannya Minim, Hanya Jelaskan Alat Bantu

"Sekitar pukul 13.03 WIB dan anak itu masih ditahan. Akhirnya Yang Mulia, kami menegosiasi kepada dua aparat yang melakukan penangkapan tersebut. Saya bertanya 'Bapak siapa?' (Dia menjawab), 'saya adalah ring pertama yang diminta untuk mengamankan presiden'," cerita Endah.

"(Endah bertanya lagi), 'Kenapa anak ini dipukuli? beliau menjawab karena anak itu dianggap membahayakan objek. Saya sampaikan 'Seandainya anak ini dianggap membahayakan objek, apakah harus dipukuli? Apakah harus dianiaya dan dipermalukan? Silakan ditangkap, silakan ditahan," imbuh Endah.

Mendengar cerita Endah, Suhartoyo lantas bertanya kapan kejadian tersebut berlangsung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com