Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri Anggap Janggal Impor Beras 3 Juta Ton, Buat Bansos Pilpres Putaran Kedua?

Kompas.com - 01/04/2024, 15:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menganggap janggal keputusan pemerintah mengimpor 3 juta ton beras, ketika penurunan produksi dalam negeri hanya di kisaran 600.000 ton.

Hal ini disampaikan Faisal Basri saat dihadirkan sebagai ahli oleh Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

"Produksi beras cuma turun 600.000-an ton, tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimpor lah 3 juta ton beras," kata Faisal dalam sidang MK, Senin.

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Yakin MK Tolak Permohonan Anies-Imin: Saksi Hanya Ngomong Saja

Faisal mengingatkan bahwa wajarnya pemerintah mengimpor beras sesuai dengan angka kekurangan produksi dalam negeri demi menstabilkan harga.

Ia pun menganggap kebijakan impor 3 juta ton beras tersebut tidak masuk akal karena harga beras tetap melonjak pada Februari 2024 lalu.

"Logikanya, kalau tiga juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari lalu. Jadi kita impor ini untuk apa, kalau tidak untuk stabilisasi pangan?" ujar dia.

Baca juga: Timnas Amin: Jika Pihak Prabowo-Gibran Tak Dukung Menteri Hadir ke Sidang MK, Mereka Rugi

Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa bukan tidak mungkin beras itu diimpor untuk kepentingan politik apabila Pilpres 2024 berjalan dua putaran.

"Apa yang ada di kepala mereka itu, 'oh siapa tahu nanti dua putaran masih bisa nih ada stok buat bagi-bagi beras sampai putaran'. Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan, terlalu vulgar," kata Faisal Basri.

Dalam gugatannya ke MK, Anies-Muhaimin memang mempersoalkan kebijakan bansos pemerintah menjelang Pilpres 2024.

Baca juga: Di Sidang MK, Ahli Sebut Bansos Dongkrak Suara Prabowo-Gibran hingga 26,6 Juta

Mereka menilai penggelontoran bansos ini merupakan bentuk kecurangan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com