Di Sidang MK, Ahli Sebut Bansos Efektif untuk Dulang Suara di Negara Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digulirkan menjelang pemilihan umum (pemilu) efektif untuk mendulang suara di negara berkembang.

Hal itu dikatakannya saat dihadirkan sebagai ahli oleh Tim Hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

Mulanya, hakim konstitusi Arief Hidayat bertanya kepada Vid terkait perolehan suara Pemilu di luar negeri dan di dalam negeri.

Baca juga: [HOAKS] MK Telah Putuskan Pilpres 2024 Diulang

"Apakah betul yang genuine itu suara pemilihan yang di luar negeri, khususnya di Amerika dan di Eropa, karena apa? Tidak ada bansos, tidak ada kemiskinan, relatif lebih kaya, relatif lebih terjamin daripada mereka, juga tingkat pendidikan lebih baik daripada yang ada di daerah-daerah miskin?" kata Arief dalam sidang MK, Senin.

Ia pun menyetujuinya. Meski anggaran perlindungan sosial juga digulirkan di berbagai negara baik negara maju atau negara berkembang, namun efeknya akan lebih besar dirasakan di negara berkembang.

"Iya. Kenapa? Kalau kita melihat studi yang dilakukan di cross countries, memang menunjukkan kalau political budget cycles ini terjadi baik di negara maju ataupun negara berkembang. Tapi, magnitude-nya jauh lebih besar di negara berkembang atau negara yang baru melaksanakan demokrasi," ucap Vid.

Baca juga: Di Sidang MK, Ahli Sebut Jokowi Langgar Konstitusi dan Sejumlah UU karena Beri Bansos Sepihak

Vid menyatakan, efektivitas pemberian bansos terhadap dukungan suara dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari pendapatan, tingkat pendidikan, hingga tingkat kemiskinan.

Saat negara sudah maju, masyarakat dapat melihat dan menimbang-nimbang implikasi kehidupannya ke depan dari pilihannya saat Pemilu.

"Ketika negara maju, income-nya sudah tinggi, pendidikan sudah tinggi, mereka punya kemampuan untuk melihat implikasi dari pilihan yang mereka buat ketika pemilu," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Vid menyampaikan bahwa ada keterikatan kuat antara penyaluran bansos dengan persentase perolehan suara petahana atau kandidat calon yang didukung petahana.

Baca juga: Butet Kartaredjasa dkk Sampaikan Amicus Curiae, Minta MK Adil Putuskan Sengketa Pilpres 2024

Menurut hitungan Vid, dukungan Jokowi dan pemberian bansos menambah 26.615.945 suara Prabowo-Gibran pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Seandainya Prabowo-Gibran tak mendapat dukungan Jokowi atau tidak terdampak efek bansos, perolehan suara keduanya sekitar 65.598.746 atau 42,38 persen.

Jumlah tersebut didapat dari perolehan suara Prabowo-Gibran yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU (96.214.691) dikurangi estimasi penambahan suara akibat dukungan presiden dan bansos (26.615.945).

Estimasi perolehan suara 42,38 persen itu tak jauh berbeda dengan elektabilitas Prabowo-Gibran yang direkam oleh survei Charta Politika pada 4-11 Januari 2024, yakni sebesar 42,20 persen.

Baca juga: Di Sidang MK, Ekonom UI Sebut Suara Prabowo Hanya 42 Persen jika Tak Didukung Jokowi dan Bansos

"Bahwa kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana,” ujarnya.