Mundur atau Tetap Bertahan, Pilihan bagi Anwar Usman

DALAM jarak waktu 142 hari, Hakim Konstitusi Yang Mulia Anwar Usman kembali divonis melanggar etik.

Vonis pelanggaran etik berat pertama dijatuhkan pada Selasa 7 November 2023. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Prof Dr Jimly Assidhiqie, Wahiddudins Adam, Bintan Saragih menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar etik berat.

Ia dicopot sebagai Ketua MK dan dijadikan hakim non-palu untuk perkara kepemiluan.

Anwar dipersalahkan karena ikut menyidangkan norma hukum soal syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Perkara itu erat kaitannya dengan konflik kepentingan.

Perubahan norma dengan menambahkan klausul, “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.”

Putusan MK yang tidak bulat itu langsung berlaku. Akibat putusan MK itu, Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat untuk menjadi calon wapres bersama Prabowo Subianto. Dan, kemudian memenangkan kontestasi dalam pemilu presiden 14 Februari 2024.

Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Atas putusan MKMK yang mencopotnya sebagai Ketua MK, Anwar melawan.

Ia waktu itu memberikan keterangan pers. Ia merasa menjadi korban skenario pembunuhan karakter dan korban fitnah.

Mengenai adanya dugaan konflik kepentingan, Anwar Usman dalam jumpa pers mengatakan, sejak MK dipimpin Ketua MK Jimly Asshidiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat sudah ada konflik kepentingan oleh hakim MK dalam pengujian undang-undang.

Anwar pun menggugat ke PTUN dan minta agar posisinya sebagai Ketua MK dipulihkan. Proses di PTUN masih berlangsung. Putusan sela sudah dijatuhkan. Publik masih menunggu putusan final dari PTUN.

Atas perlawanan yang dilakukan Anwar, ia kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang etik pada Kamis 28 Maret 2024, MKMK yang dipimpin I Dewa Palguna, Ridwan Mansyur, Yuliandri kembali memutuskan Anwar Usman melanggar dan diberi teguran tertulis.

Dalam pertimbangannya, Ketua MKMK I Dewa Palguna menjelaskan hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.

Hakim konstitusi juga harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati.

"Serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah," kata dia.