Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 78,9 Responden Sebut Kehadiran China di Laut China Selatan Jadi Ancaman

Kompas.com - 20/03/2024, 22:09 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan 78,9 persen responden menganggap manuver China di di Laut China Selatan (LCS) mengancam negara-negara ASEAN.

Hasil survei itu dipaparkan peneliti Litbang Kompas Dimas Okto dalam webinar webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies, Selasa (19/3/2024).

“Kehadiran China di Laut China Selatan dianggap menjadi ancaman bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Sebanyak 78,9 persen responden menyebut manuver China di Laut China Selatan mengancam negara-negara ASEAN,” kata Dimas Okto dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Menko Polhukam: Kita Tak Ingin Ada Perang Terbuka di Laut China Selatan

Mayoritas yang mendukung persepsi itu disampaikan oleh Gen Y sebanyak 34 persen, Gen X (31,9 persen), Baby Boomer (22,3 persen), dan Gen Z (11,6 persen).

Sementara itu, sebanyak 16,5 persen responden menyebut kehadiran China di LCS menguntungkan bagi negara-negara ASEAN. Kemudian, terdapat 4,5 persen yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Sebagian responden menilai ASEAN sebagai mitra yang sesuai untuk memperkuat wilayah Indonesia di Laut China Selatan.

Malaysia adalah negara ASEAN yang dipilih mayoritas responden sebanyak 49,5 persen, disusul Singapura 15,8 persen, dan Filipina 12,7 persen.

Baca juga: Menko Polhukam Sebut Indonesia Hati-hati Sikapi Konflik Laut China Selatan


Dalam kaitan itu, Indonesia bisa melakukan sejumlah langkah kerja sama dengan ASEAN, di antaranya membuat aliansi pertahanan (47 persen responden), kerja sama penelitian dan teknologi (16,4 persen), pendidikan untuk perwira TNI (16,2 persen), hingga pengembangan industri pertahanan Indonesia (14,5 persen), dan latihan bersama (12,5 persen).

Setelah negara-negara ASEAN, negara yang dinilai cocok sebagai mitra Indonesia adalah Amerika Serikat (AS) sebanyak 16,7 persen responden, China (14,3 persen), Rusia (8,4 persen), Jepang (3,9 persen), Uni Eropa (3,4 persen), Korea Selatan (1,6 persen), Israel (0,2 persen.

Sebanyak 8,1 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Adapun survei dilakukan dengan metode penelitian jajak pendapat melalui telepon dengan teknik pengambilan simple random sampling dari database Litbang Kompas.

Baca juga: Menko Polhukam: AS Bangun AUKUS dan QUAD untuk Bendung China di LCS

Wilayah survei Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Total sampel 312 responden dengan margin of error lebih kurang 5,6 persen.

Menanggapi survei itu, Duta Besar Berkuasa Penuh RI untuk Filipina Letjen (Purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kedaulatan NKRI sudah bagus.

Awareness terhadap kedaulatan sebenarnya cukup baik,” kata Agus dalam webinar yang sama, Selasa.

Baca juga: Ketegangan Meningkat di Perbatasan China-Taiwan Laut China Selatan

Hanya, perlu dirumuskan terlebih dulu apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan tersebut.

“Apakah ancaman fisik nyata berupa wilayah, atau ancaman berupa kebijakan politik atau ekonomi. Karena hal itu akan berpengaruh pada cara masyarakat dalam melihat kedaulatan tersebut,” ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com