Menko Polhukam: AS Bangun AUKUS dan QUAD untuk Bendung China di LCS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa sengketa di Laut China Selatan makin kompleks.

Hal itu dikatakan Hadi saat didapuk sebagai pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies bertajuk “Menjaga Kedaulatan dan Mencari Kawan di Laut China Selatan”, Selasa (19/3/2024).

“Sengketa wilayah ini menjadi semakin kompleks dengan menguatnya rivalitas geopolitik major powers di kawasan, utamanya antara Amerika Serikat dan China,” ujar Hadi.

Hadi mengatakan, sikap asertif dan agresif China di Laut China Selatan diikuti oleh peningkatan kehadiran militer lawan, utamanya AS dan sekutunya.

Baca juga: Menko Polhukam: RI Konsisten Sampaikan Keberatan Peta 10-Dash Line China

Diketahui, AS membentuk aliansi AUKUS beranggotakan AS, Australia, dan Inggris serta aliansi QUAD beranggotakan AS, Jepang, India, dan Australia.

Dua aliansi itu, kata Hadi, untuk membendung China di kawasan.

“Amerika Serikat membangun kekuatan aliansi yaitu AUKUS dan QUAD, untuk membendung pengaruh China di kawasan. AS ingin menegaskan agar prinsip freedom of navigation tetap berlaku di LCS,” ujar Hadi.

Indonesia aktif berperan melaksanakan perdamaian, termasuk di LCS, sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 Alinea 4.

“Kita tidak ingin melihat wilayah LCS justru dijadikan ajang proyeksi kekuatan negara major powers dan menjadi episentrum konflik. Kita harus mampu mengubah Laut China Selatan menjadi “Sea of Peace”,” kata Hadi.

Baca juga: Menko Polhukam: Kita Tak Ingin Ada Perang Terbuka di Laut China Selatan

Indonesia, lanjut Hadi, terus menyerukan agar semua pihak menahan diri dari aksi yang dapat memicu insiden, menjaga status quo, serta menggunakan cara-cara non-kekerasan dan perundingan damai yang berdasarkan norma hukum internasional.

Indonesia berperan aktif menjaga perdamaian di LCS melalui kerangka kerja sama bilateral maupun regional di ASEAN.

“Dalam kerangka ASEAN, dialog dan kerja sama diwujudkan melalui upaya penyusunan dokumen Code of Conduct on South China Sea (COC) antara ASEAN dan China. COC ditujukan untuk mengelola tata perilaku negara di LCS guna menghindarkan terjadinya insiden dan sekaligus mengelola insiden, apabila terjadi,” ucap Hadi.

Namun, kata Hadi, proses perundingan COC melalui forum ASEAN-China Joint Working Group on COC berjalan lambat.

“Atas inisiatif dan dorongan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 lalu, ASEAN dan China berhasil menyepakati percepatan perundingan COC. Kita menargetkan COC dapat difinalisasi dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu pada tahun 2025,” kata Hadi.

Baca juga: Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Hadi menyebutkan, forum perundingan ASEAN-China Joint Working Group on COC juga telah terbukti menjadi saluran komunikasi yang efektif untuk membahas situasi dan insiden terkini yang terjadi di LCS.

“Negara-negara ASEAN dan China dapat secara langsung menyampaikan protes, sanggahan, dan konfirmasi atas insiden-insiden yang terjadi,” kata Hadi.

Atas inisiatif Indonesia, pada 2019, ASEAN juga berhasil menyepakati ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

AOIP menjunjung prinsip sentralitas ASEAN serta bersifat inklusif dengan merangkul seluruh negara major powers, termasuk Amerika Serikat dan China.

“Ke depan, AOIP diharapkan dapat menjadi building block arsitektur keamanan regional yang mampu menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan ASEAN dan Indo-Pasifik,” tutur Hadi.