Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Kita Tak Ingin Ada Perang Terbuka di Laut China Selatan

Kompas.com - 20/03/2024, 05:50 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan besar untuk menjaga perdamaian di kawasan Laut China Selatan (LCS).

Meskipun, Indonesia bukan negara claimant atau yang ikut bersengketa wilayah teritorial Laut China Selatan.

“Meskipun bukan negara claimant, Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan,” kata Hadi sebagai pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies, Selasa (19/3/2024).

Menko Polhukam menyebutkan bahwa Laut China Selatan adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

“Tentunya kita tidak ingin melihat adanya konflik atau bahkan terjadinya perang terbuka di kawasan itu,” ucap Hadi.

Instabilitas dan konflik di Laut China Selatan, sebut Hadi, akan berdampak secara global dan menjadi ancaman langsung keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan.

Indonesia juga melayangkan protes terhadap klaim peta baru China atau RRC untuk Laut China Selatan.

Pada 2023, China kembali secara unilateral mengeluarkan peta baru. Peta standar China menambahkan satu garis putus-putus menjadi 10-dashed lines yang mengeklaim seluruh wilayah LCS.

Baca juga: Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

“Di beberapa bagian, garis putus-putus tersebut bahkan tumpang-tindih dengan wilayah zona ekonomi ekslusif (ZEE) kita di Laut Natuna Utara,” tutur Hadi.

Peta China baru ini mengundang protes keras dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara non-claimant secara konsisten menyampaikan keberatan karena peta tersebut tidak berdasarkan pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

“Kita juga mencatat seringnya terjadi insiden di wilayah Laut China Selatan, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat memicu konflik terbuka,” kata Hadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com