Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Parpol Pemilu 2024 dengan Dana Kampanye Paling Minim, Terkecil Partai Ummat

Kompas.com - 08/03/2024, 10:29 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

Menurut catatan KPU, besaran dana kampanye yang dilaporkan 18 partai politik beragam. Angkanya mulai dari 480 juta rupiah hingga lebih dari 170 miliar rupiah.

Dari 18 partai politik, Partai Ummat tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran dana kampanye paling kecil, tak sampai setengah miliar rupiah. Sementara, pengeluaran dana kampanye Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya sekitar Rp 800 juta.

Partai politik lain yang juga mencatatkan dana kampanye minim, yaitu, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) hanya di kisaran Rp 1 miliar, Partai Hanura di kisaran Rp 5 miliar, dan Partai Garuda sekitar Rp 5,5 miliar.

Baca juga: Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres dan Parpol Pemilu 2024, Terbanyak Tembus Rp 506 Miliar

Sementara, PDI Perjuangan tercatat sebagai partai dengan pengeluaran dana kampanye terbesar. Besaran dana kampanye partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tembus Rp 173 miliar.

Di urutan kedua, ada Partai Gerindra yang melaporkan dana kampanye di kisaran Rp 92 miliar. Lalu, mengekor di urutan ketiga, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan besaran dana kampanye Rp 80 miliar.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, dana kampanye peserta pemilu selanjutnya bakal diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk KPU. Saat ini, laporan dana kampanye sudah ada di KAP yang ditunjuk KPU untuk masing-masing peserta pemilu.

"KAP yang ditunjuk oleh KPU akan melakukan audit atas laporan yang diterima paling lama 30 hari terhitung sejak KAP menerima laporan dana kampanye dari peserta pemilu," kata Idham.

Adapun laporan dana kampanye terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan LPPDK. LPPDK 18 partai politik peserta Pemilu 2024 diserahkan ke KPU pada 23-29 Februari 2024.

Berikut laporan dana kampanye 18 partai politik peserta Pemilu 2024:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

  • Penerimaan: Rp 1.005.504.817,30
  • Pengeluaran: Rp 800.505.963,46

2. Partai Gerindra

  • Penerimaan: Rp 92.842.469.477,40
  • Pengeluaran: Rp 92.839.827.846,61

3. PDI-P

  • Penerimaan: Rp 173.397.897.536,00
  • Pengeluaran: Rp 173.221.200.996,00

4. Partai Golkar

  • Penerimaan: Rp 45.236.060.400,00
  • Pengeluaran: Rp 45.219.158.648,00

5. Partai NasDem

  • Penerimaan: Rp 9.321.964.628,00
  • Pengeluaran: Rp 9.165.517.417,00

Baca juga: KPU: Ganjar-Mahfud Laporkan Dana Kampanye Terbesar

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com