Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Terima 33 Laporan Pencurian Suara

Kompas.com - 06/03/2024, 15:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu mulai mengusut laporan pencurian suara dalam proses rekapitulasi manual berjenjang penghitungan suara Pemilu 2024.

"Totalnya ada 33 laporan dan 1 informasi awal," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, kepada Kompas.com, Rabu (6/3/2024).

Namun demikian, Puadi belum menjelaskan sebaran kasus dan jenis pemilu yang dilaporkan terjadi pencurian suara, apakah pilpres atau pileg.

Baca juga: Tak Temukan Bukti Penggelembungan Suara PSI, Bawaslu: Sirekap Tidak Presisi

Puadi berujar, di beberapa tempat, Bawaslu menemukan ada ketidaksinkronan antara data perolehan suara yang terta di dalam formulir C.Hasil TPS dengan data yang terinput ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Pada kasus-kasus semacam itu, Bawaslu melalui pengawas di daerah merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang.

Puadi juga menjelaskan, saat ini Bawaslu fokus melakukan pengawasan terkait beberapa hal selama tahapan rekapitulasi penghitungan suara secara manual berjenjang.

Hal ini lantaran proses rekapitulasi ini lah yang, menurut UU Pemilu menjadi dasar resmi penghitungan suara sah, bukan angka yang diinput ke dalam Sirekap.

Pertama, kata Puadi, fokus pengawasan diarahkan pada prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Baca juga: Sahroni Sentil KPU-Bawaslu Cuma Diam Saat Suara PSI Naik Tak Wajar

Kedua, fokus pengawasan juga diarahkan pada selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

"Termasuk indikasi kecurangan informasi teknologi Sirekap terutama ketika terdapat perbedaan jumlah suara yang tersimpan dalam sistem dengan formulir C.Hasil," ujar dia.

"Pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan telah berjalan, dan saya meminta kepada semua jajaran pengawas untuk tetap fokus pada tugas utama, yakni memastikan proses tahapan berjalan sesuai prosedur dan memastikan tidak ada penyimpangan atau kecurangan dalam proses tahapan tersebut," beber Puadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com