PSI Pertanyakan Sikap Parpol yang Tolak Turunkan Ambang Batas Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mempertanyakan sikap sejumlah partai politik (parpol) parlemen yang tak setuju jika ambang batas parlemen atau parlementiary threshold diturunkan dari 4 persen.

Ia menyatakan, semestinya parpol mengutamakan kepentingan rakyat dalam mempertimbangkan angka ambang batas parlemen agar suara konstituen tidak terbuang.

“Ini sebenarnya kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat atau kepentingan partai nih?” ujar Grace di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Menurutnya, parpol harusnya tak membuang suara masyarakat dengan sia-sia, jika parpol tempat calon legislatif (caleg) dipilih, tidak lolos ke parlemen.

Baca juga: Klaim Suaranya Juga Sempat Hilang di Sirekap, PSI: Tapi Kami Tidak Teriak-teriak

Maka, dalam perbincangan soal ambang batas parlemen, bisa dilihat di mana letak keberpihakan sejumlah parpol di Senayan.

“Kalau kepentingan partai kan ya suka-sukanya mereka kan, tergantung dari kepentingan partai. Tapi, kalau untuk kepentingan masyarakat harusnya semua aspirasi masyarakat itu ya tidak terbuang,” sebutnya.

Terakhir, Grace mengingatkan, terbuangnya suara masyarakat dapat menimbulkan dampak yang tidak sederhana. Bahkan, ia menganggap ketidakpuasan publik akibat tak punya wakil di parlemen bisa memicu tindakan anarkis.

Pasalnya, negara mestinya menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Bagi Grace, hal itu juga ditunjukan dengan adanya anggota dewan yang dipilih masyarakat yang duduk di parlemen.

Baca juga: Tolak Pengadaan 2 Pin Emas Anggota Baru DPRD DKI, PSI: Akan Kami Kembalikan

“Itu juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar, semangat konsitusi bahwa ada kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, berorganisasi,” tuturnya.

“Jangan sampai, orang kalau tidak punya penyaluran yang konstitusional akhirnya malah melakukan perbuatan yang anarkis,” imbuh dia.

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) meminta ambang batas parlemen diturunkan dari angka 4 persen. Keputusan itu mesti dijalankan sebelum Pemilu 2029 berlangsung.

Namun, sejumlah parpol penghuni parlemen nampak tak sepakat dengan keputusan itu. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto malah ingin meningkatkan jumlah ambang batas untuk menyederhanakan parpol.

Baginya, saat ini parpol di Indonesia terlalu banyak padahal secara ideologi tidak memiliki perbedaan yang cukup terlihat.

Baca juga: PSI Butuh Lebih dari Sekadar Jokowi untuk Lolos ke DPR RI

Tak hanya itu, dikutip dari Kompas.id, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebutkan selama ini diskursus yang tersebar di Komisi II DPR RI justru meningkatkan jumlah ambang batas menjadi 5 persen.

Tapi, ia mengaku bahwa usulan angka tersebut tidak didapatkan secara metodologis. Angka itu muncul sebagai usulan karena didasarkan pada prinsip nilai tengah dari masukan berbagai parpol.