Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Kompas.com - 23/02/2024, 18:35 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan perkembangan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk tingkat Kecamatan di Kantor KPU, Jakarta Pusat

Menurut data yang disampaikan oleh KPU dalam jumpa pers hari Jumat (23/2/2024), untuk pemilihan presiden (Pilpres) terdapat 2.905 dari 7.277 kecamatan telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, atau mencapai 39,92 persen.

Kemudian, 36,55 persen atau 2.660 kecamatan yang masih dalam proses rekapitulasi. Lalu. 23,53 persen atau 1.712 kecamatan yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil hitung suara.

KPU juga menyampaikan bahwa data perkembangan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Baca juga: Sebut Pemilu 2024 Belum Bebas Intimidasi-Kekerasan, Kontras: 80 Orang Luka-luka dan 4 Meninggal

Berikut data lengkap proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan:

Pilpres

  • Selesai: 2.905 kecamatan (39.92 persen)
  • Proses: 2.660 kecamatan (36,55 persen)
  • Belum lakukan: 1.712 kecamatan (23,53 persen)

DPR

  • Selesai: 2.781 kecamatan (38,22 persen)
  • Proses: 2.795 kecamatan (38,4 persen)
  • Belum lakukan: 1.701 kecamatan (23,38 persen)

DPD

  • Selesai: 2.790 kecamatan (38,34 persen)
  • Proses: 2.728 kecamatan (37,49 persen)
  • Belum lakukan: 1.759 kecamatan (24,1 persen)

DPRD Provinsi

  • Selesai: 2.725 kecamatan (37,45 persen)
  • Proses: 2.744 kecamatan (37,71 persen)
  • Belum lakukan: 1.808 kecamatan (24,84 persen)

DPRD Kabupaten/Kota

  • Selesai: 2.703 kecamatan (37,37 persen)
  • Proses: 2.518 kecamatan (34.81 persen)
  • Belum lakukan: 2.012 kecamatan (27,82 persen)

Baca juga: KPU: 1.011 TPS di 7 Provinsi Hitung Suara Ulang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com