Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Pemilu 2024 Belum Bebas Intimidasi-Kekerasan, Kontras: 80 Orang Luka-luka dan 4 Meninggal

Kompas.com - 23/02/2024, 16:52 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak bebas dari intimidasi dan kekerasan.

"Kami menemukan setidaknya 18 peristiwa berkaitan dengan kekerasan. Dengan rincian, penganiayaan 13 peristiwa, bentrokan lima peristiwa, dan intimidasi delapan peristiwa," kata Wakil Koordinator Kontras Andi Rezaldy dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2/2024).

Andi menjelaskan, jumlah korban dalam rangkaian kekerasan dan intimidasi itu sebanyak 80 orang luka-luka dan empat meninggal dunia.

Contoh kasus meninggal dunia terjadi pada simpatisan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 03 yang meninggal karena dianiaya pendukung capres nomor urut 02 di Sleman, Yogyakarta.

"Selain itu, berdasarkan pemantauan kami, terdapat setidaknya empat kasus bentrokan yang terjadi di Papua. Salah satunya terjadi Kabupaten Puncak Jaya menimbulkan setidaknya 62 korban luka disebabkan oleh perebutan suara caleg (calon anggota legislatif)," ujar Andi.

Baca juga: Yakin Hak Angket Kecurangan Pemilu Akan Jalan, Adian Napitupulu: Sudah Jadi Keinginan Rakyat

Andi menilai bahwa kekerasan yang terjadi berpotensi berulang karena proses pemilu masih berjalan.

Oleh karena itu, menurut dia, KPU penting mengambil langkah untuk mengatasi berbagai potensi kekerasan yang terjadi.

Selain peristiwa kekerasan yang terjadi, Kontras juga menyoroti fenomena kebebasan berekspresi pada Pemilu 2024.

Seperti pelaporan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) yang melaporkan tiga aktor film "Dirty Vote", yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, serta sutradara Dandhy Laksono ke Mabes Polri.

Selain itu, penulis buku "Kronik Penculikan" tak luput dari objek pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinilai telah melakukan black campaign.

"Fenomena ini tentu mencoreng kebebasan dan hak asasi manusia dalam gelaran demokrasi lima tahunan," kata Andi.

Baca juga: Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com