Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Pemilu 2024 Belum Bebas Intimidasi-Kekerasan, Kontras: 80 Orang Luka-luka dan 4 Meninggal

Kompas.com - 23/02/2024, 16:52 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak bebas dari intimidasi dan kekerasan.

"Kami menemukan setidaknya 18 peristiwa berkaitan dengan kekerasan. Dengan rincian, penganiayaan 13 peristiwa, bentrokan lima peristiwa, dan intimidasi delapan peristiwa," kata Wakil Koordinator Kontras Andi Rezaldy dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2/2024).

Andi menjelaskan, jumlah korban dalam rangkaian kekerasan dan intimidasi itu sebanyak 80 orang luka-luka dan empat meninggal dunia.

Contoh kasus meninggal dunia terjadi pada simpatisan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 03 yang meninggal karena dianiaya pendukung capres nomor urut 02 di Sleman, Yogyakarta.

"Selain itu, berdasarkan pemantauan kami, terdapat setidaknya empat kasus bentrokan yang terjadi di Papua. Salah satunya terjadi Kabupaten Puncak Jaya menimbulkan setidaknya 62 korban luka disebabkan oleh perebutan suara caleg (calon anggota legislatif)," ujar Andi.

Baca juga: Yakin Hak Angket Kecurangan Pemilu Akan Jalan, Adian Napitupulu: Sudah Jadi Keinginan Rakyat

Andi menilai bahwa kekerasan yang terjadi berpotensi berulang karena proses pemilu masih berjalan.

Oleh karena itu, menurut dia, KPU penting mengambil langkah untuk mengatasi berbagai potensi kekerasan yang terjadi.

Selain peristiwa kekerasan yang terjadi, Kontras juga menyoroti fenomena kebebasan berekspresi pada Pemilu 2024.

Seperti pelaporan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) yang melaporkan tiga aktor film "Dirty Vote", yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, serta sutradara Dandhy Laksono ke Mabes Polri.

Selain itu, penulis buku "Kronik Penculikan" tak luput dari objek pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinilai telah melakukan black campaign.

"Fenomena ini tentu mencoreng kebebasan dan hak asasi manusia dalam gelaran demokrasi lima tahunan," kata Andi.

Baca juga: Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com