Aria Bima: Kalau KPU Main-main dengan Suara Rakyat, Azabnya Lebih Bahaya dari Putusan DKPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak mempermainkan suara rakyat terkait Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya dalam menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang dinilai melanggar kode etik atas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Hati-hati KPU ya. Saya sarankan Ketua KPU dan komisioner KPU jangan main-main dengan suara rakyat. Saya orang Jawa, seluruh komisioner yang main-main dengan suara rakyat yang memanipulasi kehendak rakyat, nasibnya enggak benar semua," kata Aria Bima ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Muncul Desakan Gibran Mundur Usai DKPP Putuskan KPU Langgar Etik, Mungkinkah?

Ia pun mengingatkan para komisioner KPU lainnya jika kedapatan melakukan permainan dalam Pemilu 2024.

"Nasib hidupnya enggak akan benar, mungkin saja anak sampai cucunya. Kan itu vox populi, memang ada rakyat yang terbeli, yang dipengaruhi, tapi banyak suara rakyat yang jujur. Kalau dia main-main ayo, siapa Ketua KPU yang main-main yang nasibnya bagus siapa? Cek saja, kasih tahu sama mereka," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

Mengenai sikap PDI-P melihat putusan DKPP, Aria mengatakan, pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada DKPP.

"Wilayah DKPP ini pemilu biar jalan dulu. Tapi komisioner dan Ketua KPU itu kan lebih berbahaya tadi azabnya lebih berbahaya daripada keputusan DKPP. Enggak percaya? Lihat komisioner KPU yang main-main dengan suara rakyat, selesai itu, tutup buku. Bahkan ada yang meninggal," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Senin (5/2/2024).

Hasyim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta.

Baca juga: Arti Sanksi Peringatan Keras untuk Ketua KPU yang Langgar Kode Etik

Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 Komisioner KPU, yakni August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochamad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik.