Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Klaim Ada Pola Pengadangan Kampanyenya, Minta Pendukung Lawan

Kompas.com - 02/02/2024, 20:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta para pendukungnya untuk menyerukan perlawanan jika ada pihak yang menghalang-halangi ketika hendak mengikuti kampanye.

Hal itu ditegaskan Ganjar ketika diminta pendapat soal adanya upaya sabotase kepada pendukungnya yang akan menghadiri hajatan rakyat atau kampanye akbar.

Terkini, Ganjar juga mengaku acara hajatan rakyat di Tuban sempat dihalang-halangi.

"Hari ini saya di Tuban. Apa yang saya dengarkan, kemarin kita membuat acara apa pun sulitnya minta ampun, hanya karena tempatnya. Alasannya, alasannya nih 'ini sudah mau dipakai," beber Ganjar dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Debat Terakhir, Ganjar Akan Bahas Keterwakilan Perempuan dan Disabilitas

"Cara-cara seperti ini kita sudah hafal, sudah lah. Maka saya sampaikan, lawan saja. Seperti yang ada di Wonosari itu, lawan saja," kata Ganjar lagi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini meminta para pendukungnya tidak takut karena kampanye pun dilindungi oleh Undang-Undang.

Ia juga mengatakan, kampanye juga dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang.

"Karena sebenarnya kita berkampanye, kita mengerahkan massa ini perintah Undang-undang karena massanya massa kampanye. Kecuali tidak," imbuh dia.


Baca juga: Almas Gugat Gibran Wanprestasi, Ganjar: Kalau Sifatnya Perdata, Silakan Bicara Berdua

Politikus PDI-P ini lantas menyinggung adanya upaya sabotase untuk menghalangi massa pendukungnya menghadiri acara konser "Salam M3tal" yang juga kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, besok Sabtu.

Upaya penghalangan itu, jelas Ganjar, dilakukan lewat sulitnya mencari perusahaan otobus (PO) bus untuk mengantarkan pendukung Ganjar-Mahfud ke GBK pada Sabtu.

"Dan saya tahu operasi-operasi tertutup semacam ini sebenarnya bagian dari cara-cara mencegah agar kita tidak bisa mengerahkan massa. Tapi rakyat selalu punya cara," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com