Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju dengan Susi Pudjiastuti, Ganjar: Nyolong Ikan, Tenggelamkan, tapi...

Kompas.com - 09/01/2024, 14:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

CILACAP, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku sependapat dengan kebijakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan yang beroperasi di wilayah laut Indonesia.

Ganjar mengatakan, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti diambil karena masih banyak paktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

"Perikanan juga diambil orang, ada namanya penangkapan ikan secara ilegal. Maka saya setuju sama Bu Susi itu, 'colong, tenggelamkan!'" kata Ganjar saat berdialog dengan kelompok nelayan di Cilacap, Selasa (9/1/2024).

Hanya saja, Ganjar mengingatkan bahwa menenggelamkan kapal pencuri ikan tidak bisa dilakukan apabila pemerintah tidak mampu menciduk kapal-kapal tersebut.

Baca juga: TPN Persilakan KPU Beri Sanksi Pendukung Ganjar-Mahfud jika Langgar Aturan Debat karena Acungkan 3 Jari

"Untuk menenggelamkan itu kita mesti tahu yang nyolong yang mana, maka mesti ada patroli kekuatan," kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar pun mengungkapkan rencananya untuk mengintegrasikan seluruh lembaga yang selama ini bertugas menjaga laut ke dalam satu institusi yakni coast guard.

Menurut dia, saat ini ada banyak lembaga yang bertugas menjaga laut, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, hingga kepolisian air dan udara.

"Maka saya sampaikan kemarin yang diperlukan adalah coast guard, jadi yang banyak sekali ini jadikan satu, wah kita akan kuat. Yang satu ini kita kuatkan betul-betul agar bisa diperlengkap dengan peralatan yang modern," ujar Ganjar.

Politikus PDI-P ini meyakini, dengan adanya coast guard maka nelayan dapat melaut dengan aman.

"Amankan dulu, setelah aman, nelayannya bisa mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam," kata Ganjar.

Baca juga: Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Semua Bisa Dibuka, Ganjar: Ada di Kemenko Polhukam, Terbuka di Website

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com