Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Jokowi, Ganjar Mengaku Tanya Data Umum ke Prabowo, Bukan Rahasia Negara

Kompas.com - 09/01/2024, 14:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

CILACAP, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, pertanyaan soal data terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang ia tanyakan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat capres adalah data umum, bukan rahasia negara.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut tidak semua data terkait pertahanan dapat dibeberkan dalam forum terbuka.

"Oh tidak, saya tidak memberikan data (rahasia), makanya kemarin yang saya sampaikan itu data luar negeri terkait dengan indeks, beberapa indeks. Itu data umum, bukan data dari dalam negeri," kata Ganjar di Cilacap, Selasa (8/1/2024).

Baca juga: Anies-Ganjar Minta Data Pertahanan Dipaparkan, Jokowi: Enggak Bisa Semua Dibuka seperti Toko Kelontong

Ganjar menuturkan, data terkait pertahanan dalam negeri yang ia pertanyakan hanya soal pemenuhan minimum essential force (MEF) yang menurutnya bukan sebuah rahasia.

Politikus PDI-P ini pun heran pertanyaan yang ia ajukan dianggap Jokowi dan sejumlah kalangan sebagai upaya membocorkan rahasia negara.

"Hanya berapa persen, benar enggak segini, kan hanya itu saja, tapi larinya malah ke mana-mana, enggak, saya enggak bongkar-bongkar. Bahkan saya sekarang ikuti di media, 'wah ini rahasia'," ujar Ganjar.

Baca juga: Bantah soal Rahasia Negara di Debat Pilpres, Mahfud: Saya Mantan Menhan Juga, Mana yang Rahasia?

Menurut dia, pertanyaan itu penting untuk ditanyakan supaya mengetahui peta jalan pertahanan yang dimiliki Indonesia.

Oleh karena itu, Ganjar pun memandang pertanyaan itu merupakan bagian dari edukasi publik terkait kekuatan pertahanan Indonesia.

"Kita bertanya-tanya, apakah karena ini tidak ada buku putih pertahanan sehingga kita blank tidak bisa membaca, ataukah sengaja tidak ditampilkan?" tanya Ganjar.

"Justru kemarin itu kita ingin membuka, maka kalau ada yang mengatakan tidak mengedukasi, saya heran, ini kami edukasi, eh kita tidak punya buku putih pertahanan loh," kata dia melanjutkan.

Baca juga: Debat Pilpres Ketiga: Data Pertahanan dan Keamanan Rahasia Negara?

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa tidak semua data soal pertahanan negara bisa dibuka di dalam forum terbuka seperti debat pemilihan presiden (pilpres).

Jokowi menyebutkan, memang banyak data pertahanan yang harus dirahasiakan karena menyangkut strategi sebuah negara.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista (alat utama sistem persenjataan) itu ada yang bisa terbuka, tapi memang banyak yang harus kita rahasiakan," ujar Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

"Karena ini menyangkut strategi besar sebuah negara, enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong enggak bisa. Enggak bisa," katanya lagi menegaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com