Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Anies-Muhaimin di Jateng dan DIY Mulai Meningkat

Kompas.com - 11/12/2023, 09:36 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Litbang Kompas memperlihatkan, elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mencapai 16,7 persen.

Diukur secara perorangan, elektabilitas Anies sebesar 17,4 persen, turun dibandingkan survei sebelumnya di mana angka elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencapai 19,2 persen. Sementara, elektabilitas Muhaimin mencapai 12,7 persen.

Menurut survei, elektabilitas Anies-Muhaimin menempati urutan kedua setelah pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang mencatatkan angka keterpilihan sebesar 39,3 persen.

Anies-Muhaimin unggul tipis dari pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang mengantongi elektabilitas 15,3 persen.

Meski menempati urutan kedua, Anies-Muhaimin unggul di sejumlah wilayah. Di DKI Jakarta, misalnya, meski terjadi penurunan, suara pasangan calon (paslon) ini masih di atas Prabowo-Gibran maupun Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Suara Anies di Jakarta Unggul, Ganjar Kuat di Jawa Tengah

Anies, yang merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu, mampu menguasai 28,6 persen dukungan pemilih Ibu Kota Negara.

Dukungan terhadap Anies-Muhaimin di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga mulai meningkat, kendati belum mampu menyaingi perolehan dukungan kedua pasangan capres-cawapres lainnya.

Di Jateng, paslon ini mengantongi 4,1 persen dukungan. Sementara, suara di Yogyakrta mencapai 10,0 persen.

Peningkatan suara juga didulang Anies-Muhaimin di Pulau Kalimantan sebesar 19,8 persen, lalu, sedikit di Jawa Barat menjadi 27,3 persen.

Pasangan Anies-Muhaimin juga terbilang mampu membayangi capaian Prabowo-Gibran di sejumlah wilayah, seperti kawasan yang berbatasan dengan DKI Jakarta dan sebagian wilayah Banten.

Bahkan, Anies-Muhaimin mampu menguasai sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, seperti Aceh dan Sumatera Barat. Padahal, merujuk hasil Pemilu 2019, kedua provinsi tersebut menjadi benteng politik terkuat Prabowo yang saat itu bersaing dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Meningkat, Ganjar dan Anies Alami Penurunan

Berikut perubahan penguasaan wilayah capres-cawapres menurut survei terbaru Litbang Kompas:

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar:

Survei Agustus 2023

  • Jawa: 16,7 persen
  • DKI Jakarta: 42,5 persen
  • Banten: 23,3 persen
  • Jawa Barat: 27,2 persen
  • Jawa Tengah: 1,6 persen
  • DI Yogyakarta: 5,3 persen
  • Jawa Timur: 10,9 persen
  • Sumatera: 26,1 persen
  • Bali-Nusa Tenggara: 11,0 persen
  • Kalimantan: 16,3 persen
  • Sulawesi: 20,6 persen
  • Maluku-Papua: 31,4 persen

Survei Desember 2023

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com