Sekjen PDI-P Ungkap Program "KTP Sakti" Ganjar-Mahfud untuk Masyarakat Miskin

BANTEN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap program calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yaitu "KTP Sakti".

Menurut Hasto, kartu ini bisa menjadi persoalan-persoalan wong cilik atau rakyat kecil mulai dari pendidikan hingga kesehatan.

Ini disampaikan Hasto saat menjadi pembicara dalam acara "Safari Politik dan Konsolidasi Struktural" bersama PDI-P Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023).

Baca juga: Merujuk pada 2014, Hasto Sebut Ganjar-Mahfud Punya Peluang Besar Menang di Banten

"Ini dikatakan sebagai KTP Sakti saudara-saudara sekalian. Apa itu Sakti? Sakti itu singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia," kata Hasto di hadapan ratusan kader PDI-P Lebak, Banten.

"Jadi bagi rakyat miskin tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukan KTP Sakti," lanjutnya.

Hasto menjelaskan, KTP Sakti diungkap pertama kali oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Di mana, saat itu Ganjar ditanya oleh masyarakat bagaimana cara mengatasi persoalan rakyat kecil apakah tetap menggunakan berbagai kartu seperti pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Jokowi dalam pemerintahannya membuat beragam program menyelesaikan persoalan rakyat dengan menggunakan sejumlah kartu, di antaranya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

"Maka ketika kita menghadapi harga kebutuhan pokok, rakyat, apa yang dijawab Pak Ganjar, beda dengan yang dijawab oleh Pak Prabowo," ujar Hasto.

"Apa yang dijawab oleh Pak Prabowo? Meminta, meminta kenaikan pinjaman luar negeri, utang luar negeri Rp 385 triliun untuk alutsista saudara saudara sekalian. Ini yang membedakan dengan Pak Ganjar, apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar? Melanjutkan, memperbaiki, mempercepat capaian-capaian dari Presiden Jokowi untuk rakyat, jawabannya adalah KTP Sakti," sambung dia.

Baca juga: Ajak Anak Muda Sukseskan Pemilu 2024, Alam Ganjar: Suara Rakyat, Suara Tuhan

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini kemudian mengajak semua kader PDI-P Lebak untuk mengangkat KTP masing-masing.

Ia menegaskan bahwa kartu tanda penduduk Indonesia itu bisa digunakan menyelesaikan persoalan fundamental rakyat kecil, asalkan Ganjar-Mahfud terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

"Jadi datanglah ke rakyat, blusukan dan sampaikan komitmen Ganjar-Mahfud MD dengan KTP Sakti," pungkasnya.