Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Pelita Deklarasi Dukungan untuk Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024

Kompas.com - 10/12/2023, 13:34 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Pelita mendeklarasikan dukungan untuk calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Partai Pelita Arie Candra Kurniawan mengatakan, Partai yang dipimpinnya dan Pasangan Amin memiliki kesamaan spirit membawa perubahan Indonesia ke arah lebih baik.

“Kehadiran kami ini tidak lain, tidak bukan menyatakan secara resmi dukungan kepada pasangan Anies-Muhaimin sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024,” kata Arie, di Posko Amin, di Posko Amin, Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023).

Baca juga: Profil PKS: Sejarah Kelahiran, Kepemimpinan, dan Dukungan ke Anies-Muhaimin

Partai Pelita meyakini, perubahan yang baik akan terjadi di bawah kepemimpinan Anies-Muhaimin. Utamanya, keresahan para pemuda dan generasi milenial soal masa depan.

Selain Partai Pelita, deklarasi dukungan juga datang dari relawan Pelita Perubahan.


Dalam deklarasinya, mereka berharap pasangan Anies-Muhaimin dapat memperjuangankan kebijakan yang berorientasi pada pemuda Indonesia.

Sementara itu, Kapten Timnas Amin Syaugi Alaydrus menyambut baik dukungan dari Partai dan relawan Pelita.

Baca juga: H-2 Debat Capres, Anies-Muhaimin Persiapkan Diri

Syaugi menilai, dukungan ini sebagai bentuk keinginan masyarakat akan perubahan di Indonesia.

“Kita menerima dukungan khususnya ada dua, Partai Pelita dan relawan Pelita Perubahan, jadi kita tadi sudah mendengar ya ternyata dukungan itu tidak berhenti sampai hari ini,” kata Syaugi.

“Jadi dari Timnas Amin menyambut baik mudah-mudahan dengan dukungan tersebut menambah keyakinan kita untuk bisa memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2024,” imbuhnya.

Adapun Partai Pelita tak ikut serta dalam kontestasi Pemilu 2024. Partai ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut menjadi peserta Pemilu 2024, namun gagal dalam proses administrasi.

Baca juga: Bawaslu Putuskan KPU Tak Lakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas Laporan Partai Pelita

Partai yang dideklarasikan pada 28 Februari 2022 ini sempat melakukan langkah hukum dengan melapor ke Bawaslu, tetapi gagal dan tetap tak bisa ikut serta pada Pemilu tahun depan.

Salah satu tokoh Partai Pelita adalah Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan politisi Partai Golkar serta Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyarawatan Partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com