Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istri Anies Senam Bareng Ibu-Ibu di Cirebon, Kampanyekan Program Kesehatan Anies-Muhaimin

Kompas.com - 06/12/2023, 19:48 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

CIREBON, KOMPAS.com - Istri calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Fery Farhati turut berkampanye dalam acara senam bareng ibu-ibu di Cirebon, Jawa Barat yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (6/12/2023).

Dalam acara itu, Fery mengkampanyekan program kesehatan untuk semua yang diusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Anies-Muhaimin punya program kesehatan untuk semua. Insya Allah kita upayakan bersama untuk memenangkan Anies-Muhaimin," ujar Fery dalam keterangan tertulis, Rabu.

Fery juga menyebut bahwa pasangan Amin akan menambah puskesmas baru dengan jumlah yang optimal dan layanan kesehatan primer yang tidak melupakan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan.

Baca juga: Istri Anies Baswedan Temui Kaum Perempuan Jabar di Hotel Preanger

Program kesehatan lainnya yaitu revitalisasi dan perbaikan fasilitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu di seluruh Indonesia.

"Insya Allah kalau begitu semakin banyak yang memilih Amin (Anies-Muhaimin), jangan lupa kita berdoa, berdoa disambung ikhtiar Insya Allah diijabah," kata Fery.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraa Keluarga (TP PKK) DKI Jakarta 2017-2022 ini juga mengajak agar masyarakat memilih partai pengusung sang suami.

"Penting untuk kita mengupayakan Anies-Muhaimin menang tetapi untuk bisa mendapat dukungan ada baiknya kita juga memenangkan empat partai ini PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Nasdem, dan Partai Ummat," ujarnya.

"Insya Allah kita pilih orang-orang baik untuk mendampingi di DPR RI, DPRD. Dilihat rekam jejaknya siapa yang dulu memang sudah mengupayakan," kata Fery melanjutkan.

Baca juga: Istri Anies: Jakarta Makin Terasa Humanis dan Penuh Harapan berkat Aksi Baik Ibu-ibu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com