Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkop-UKM Duga Alat Peraga Kampanye Dibeli Impor, UMKM Tak Kebagian Untung

Kompas.com - 30/11/2023, 05:51 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengungkapkan, produksi alat peraga kampanye, termasuk spanduk, baliho, dan kaus partai, banyak diimpor dari luar negeri.

Akibatnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak kebagian untung.

Ia mengaku sudah mengecek ke beberapa konfeksi yang kerap menerima pesanan partai. Sayangnya, pihak konfeksi menyatakan hanya sedikit menerima pesanan alat peraga kampanye.

Bahkan, ada pula usaha konfeksi yang sama sekali tak mendapat order dari parpol.

"Saya cek ke perusahaan konfeksi, baju partai kampanye kayaknya juga enggak dibuat di sini. Enggak ada (dampaknya Pemilu buat UMKM. Bisa jadi mungkin (impor)," kata Teten saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"Saya cek ke produsen yang biasa, 2-3 tahun lalu produksi alat peraga kampanye, seperti bendera, spanduk, kaus, enggak ada yang bikin di dalam negeri," imbuhnya.

Baca juga: Gonjang-ganjing Dugaan Data Pemilih Bocor, Potensi Ancaman Pemilu di Depan Mata

Teten menyatakan, pembuatan kaus partai di mana pun sah-sah saja.

Namun, ia meminta komitmen partai politik untuk memajukan UMKM.

Terlebih, pemerintah tidak bisa memberikan sanksi karena tidak ada aturan yang melarang pembuatan alat peraga kampanye di luar negeri.

"Sebagusnya memang dibikin dalam negerilah. Ini kan Pemilu bagi rakyat kecil, UMKM, itu kan justru berkah. Karena banyak pesanan tadi (seperti) kaus, spanduk, bendera, itu kan hidupkan ekonomi rakyat selain kuliner," ucap Teten.

Baca juga: Di Bekasi, Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Dilarang Dipasang di Alun-Alun dan Stadion Patriot

Teten menduga pembuatan alat peraga kampanye di luar negeri bertujuan untuk menekan ongkos Pemilu.

Bisa saja, kata dia, memesan produk dari luar negeri lebih murah dibanding di Indonesia.

"Ya mungkin lebih murah (makanya beli di luar)," ucap Teten.

Adapun beberapa perusahaan konfeksi yang sudah dia cek adalah perusahaan konfeksi di wilayah Majalaya, Bandung.

Biasanya, lanjut Teten, perusahaan konfeksi di wilayah Jawa Barat kerap menerima pesanan saat Pemilu tiba.

"Sudah cek tuh di Bandung, di sentra-sentra pembuat bendera, kaus, enggak ada pesanan dari semua partai. (Kalau pesanan) kecil (masih) ada lah, dari caleg," ungkapnya.

Baca juga: Teten Heran Pengusaha Logistik Gugat Aturan Larangan Impor di E-commerce

Lebih lanjut, Teten mengaku akan mencari tahu lebih banyak mengenai dugaan impor alat peraga ini.

"(Kalau enggak impor) terus mau dibikin di mana (saat pesanan sepi?). Nanti saya cek datanya, tapi kalau di Bandung kira-kira enggak ada yang bikin, dulu selalu daerah Jabar," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com