Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 22 Negara Batasi Ekspor Pangan akibat Dampak Perubahan Iklim

Kompas.com - 30/11/2023, 07:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, 22 negara sudah membatasi ekspor pangan, salah satunya beras.

Padahal dulu, negara penghasil beras menawarkan komoditas tersebut untuk diekspor ke negara-negara lain.

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"22 negara membatasi ekspor pangan. Dadakan lagi ini. Dulu yang namanya impor beras semua negara menawarkan. ‘Saya punya stok’, ‘saya punya stok’, sekarang 22 negara setop ekspor dan membatasi ekspor pangan," kata Jokowi dalam acara tersebut.

Baca juga: Cerita Jokowi, Akui Sering Telepon Sri Mulyani gara-gara Realisasi Belanja Daerah Masih Rendah

Jokowi menyampaikan, hal ini merupakan dampak dari pemanasan global. Dampak tersebut semakin dirasakan oleh berbagai negara di dunia.

Akibat pemanasan global, stok pangan di dunia pun menurun.

Belum lagi karena kondisi geopolitik yang tak menentu.

Perang di Gaza dan Ukraina merupakan contoh kondisi geopolitik yang tidak bisa diterka.

"Dulu kita selalu berbicara perubahan iklim, tapi belum kelihatan. Apa sih, tapi sekarang ini sudah betul-betul kita rasakan dan dampaknya ke mana-mana," tutur Jokowi.

"Pemanasan global betul-betul kita rasakan dan akibatnya produksi pangan kita sedikit menurun," imbuh dia.

Baca juga: Rosan Pastikan Prabowo Tak Bicara Politik Saat Bertemu Jokowi di Hari Pertama Kampanye

Kendati begitu, lanjut dia, Indonesia harus berbangga lantaran ekonominya masih tumbuh sebesar 5 persen.

Angka pertumbuhan itu sulit dicapai negara lain.

Pertumbuhan sebesar 5 persen, lanjut Jokowi, adalah pertumbuhan yang masih stabil.

"Pertumbuhan ekonomi kita tahu semuanya tadi sudah disampaikan gubernur di kisaran 5 persen. Ini kalau kita bicara dengan kepala negara lain, dengan presiden, dengan perdana menteri, kita bangga banget lho, dengan pertumbuhan ekonomi kita yang masih di kisaran 5 persen meskipun kalau kita lihat kadang-kadang di bawah," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
 Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Nasional
Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Nasional
Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Nasional
Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Nasional
Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com