Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil PKB: Suara NU, Sosok Gus Dur, dan Kepemimpinan Cak Imin Kini

Kompas.com - 11/11/2023, 12:22 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan satu dari 18 partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2024. PKB bukan partai baru lantaran sebelumnya telah mengikuti lima kali pemilu.

PKB identik dengan warga Nahdlatul Ulama (NU). Memang, kelahirannya tak bisa dilepaskan dari masyarakat Nahdliyin. Berikut profil PKB.

Sejarah PKB

Melansir laman resmi pkb.id, kelahiran PKB bermula dari lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 akibat desakan massa. Peristiwa ini menandai lahirnya era reformasi.

Sehari setelah peristiwa tersebut, warga NU di berbagai pelosok Tanah Air mengusulkan supaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk partai politik.

Nama-nama partai pun langsung diusulkan. Sedikitnya, ada 39 nama yang gagas, di antaranya, Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang menggagas lambang parpol, seperti gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Bersamaan dengan itu, muncul pula usulan tentang visi dan misi parpol, AD/ART, hingga nama-nama pengurus parpol.

Baca juga: PKB Ingin Anies-Muhaimin Dapat Nomor Urut 1 di Pilpres 2024

PBNU menanggapi ide-ide tersebut secara hati-hati. Sebab, hasil Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, menetapkan bahwa secara organisatoris, NU tidak terkait dengan parpol mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun, sikap PBNU ini dianggap tak memuaskan warga Nahdliyin. Banyak yang tidak sabar dan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat.

Di Purwokerto, Jawa Tengah, warga NU mendeklarasikan parpol bernama Partai Bintang Sembilan. Sementara, di Cirebon, Jawa Barat, kalangan Nahdliyin mengumumkan berdirinya Partai Kebangkitan Umat (Perkanu).

Menyikapi situasi ini, pada 3 Juni 1998, PBNU menggelar rapat harian syuriyah dan tanfidziyah. Forum ini menghasilkan keputusan membentuk tim lima yang tugasnya memenuhi aspirasi warga NU.

Tim lima diketuai oleh Ma’ruf Amin yang kala itu menjabat sebagai Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU. Anggotanya, petinggi-petinggi PBNU lain yakni Dawam Anwar, Said Aqil Siradj, HM Rozy Munir, dan Ahmad Bagdja.

Selain itu juga dibentuk tim asistensi yang diketuai oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU saat itu, Arifin Djunaedi, dengan anggota Muhyiddin Arubusman, HM Fachri Thaha Ma’ruf, Abdul Aziz, Andi Muarli Sunrawa, Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar.

Baca juga: PKB Waspadai Gerakan Dorong Pilpres 2024 Berlangsung 1 Putaran

Tim asistensi bertugas membantu tim lima menginventarisasi dan merangkum usulan pembentukan parpol, serta membantu melahirkan partai yang mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Berlanjut pada 26-28 Juni 1998, tim lima dan tim asistensi menggelar pertemuan untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini membuahkan lima draf tentang pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, mabda’ siyasi, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART, dan naskah deklarasi.

Kala itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sempat mengungkapkan keprihatinannya lantaran warga NU ingin mendirikan partai politik. Menurut Gus Dur, ini terkesan mengaitkan agama dengan politik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com