Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Waspadai Gerakan Dorong Pilpres 2024 Berlangsung 1 Putaran

Kompas.com - 26/10/2023, 15:28 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda meyakini Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal berjalan dalam dua putaran.

Ia mengatakan, hal itu bukan tidak mungkin jika melihat sampai saat ini kemungkinan Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Saya kira perlu dipastikan dalam konteks konfigurasi yang semacam ini, saya kira, kita semua bisa membaca potensi untuk dua putaran pasti terjadi,” ujar Huda dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Cak Imin Janjikan Pemberantasan Judi Online jika Menangi Pilpres 2024

Huda kemudian meminta tak ada pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi pada penyelenggaraan pilpres agar berlangsung hanya satu putaran.

Baginya, pesta demokrasi harus berjalan secara natural tanpa diatur oleh pihak tertentu yang ingin memenangkan salah satu bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Ia mengatakan, semua pihak harus mewaspadai risiko adanya gerakan yang mendorong Pilpres berlangsung satu putaran. 

“Nah Karena itu, kalau dalam masa kampanye, masa tenang, ada agenda di mana mendorong proses ini hanya satu putaran, saya kira perlu dipertanyakan positioningnya,” papar dia.


Baginya, publik harus berperan aktif untuk menjadi pengawas dan pihak yang menyukseskan Pilpres 2024.

Menghindari kontestasi elektoral hanya satu putaran, lanjut Huda, masyarakat harus ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pencoblosan 14 Februari mendatang.

“Jadi, kita mendorong publik menggunakan hak pilihnya, sekaligus mengawasi hak pilihnya sampai dihitung oleh semua penyelenggara dan sampai direkap oleh KPU pusat,” imbuh dia.

Diketahui Komisi II DPR RI telah menyepakati pagu anggaran Pemilu 2024 untuk KPU dan Bawaslu RI adalah Rp 28,3 triliun dan Rp 11,6 triliun.

Baca juga: Projo Yakin Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024 Satu Putaran

Angka itu hanya berlaku untuk Pilpres 2024 yang berjalan satu tahap, tidak termasuk pelaksanaan tahap kedua.

Padahal KPU mengusulkan anggaran sekitar Rp 44 triliun untuk desain Pilpres 2024 dua putaran.

Namun, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan pemerintah berkomitmen mencairkan dana sisa Rp 16 triliun jika akuirnya pilpres berjalan dua putaran. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com