JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan ingin membenahi cara kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menganggap, BUMN tidak semestinya dipakai untuk mencari keuntungan bagi pemerintah.
“Negara itu dua tangannya, satu, birokrasi. Dua, korporasi (BUMN). Dua-duanya menjalankan fungsi pembangunan, karena itu, dalam pandangan negara, korporasi milik negara tidak boleh dipandang sebagai cara meningkatkan pendapatan negara,” papar Anies di talkshow Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Hotel Vertu, Harmoni, Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Baca juga: Wamenkumham Jadi Tersangka Gratifikasi, Anies: Tegakkan Hukum secara Adil
Menurutnya, negara sudah menerima pendapatan dari pajak dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Bagi Anies, BUMN mestinya hadir untuk mengerjakan sektor yang tak bisa digarap oleh pihak swasta.
“Korporasi ini, tugasnya bukan mencari profit, tapi menciptakan benefit karena itulah dia milik negara,” sebut dia.
“Kalau perusahaan, BUMN itu ditekannya untuk menghasilkan profit maka potensi conflict of interest-nya besar. Di satu sisi adalah negara merupakan regulator, di sisi lain, dia adalah market player,” ujar Anies.
Baca juga: Eks Menag Fachrul Razi Dukung Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menganggap, BUMN harus menjadi pihak yang membantu kemudahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Pasalnya, banyak bank yang memberikan kredit itu justru merupakan BUMN. Tapi, proses pemberian KPR dirasa sulit untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal.
“Lah kalau penyelenggaranya negara harusnya negara memberikan fleksibilitas sehingga siapa saja bisa mengakses (KPR),” imbuh dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.