Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil PKB: Suara NU, Sosok Gus Dur, dan Kepemimpinan Cak Imin Kini

Kompas.com - 11/11/2023, 12:22 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan satu dari 18 partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2024. PKB bukan partai baru lantaran sebelumnya telah mengikuti lima kali pemilu.

PKB identik dengan warga Nahdlatul Ulama (NU). Memang, kelahirannya tak bisa dilepaskan dari masyarakat Nahdliyin. Berikut profil PKB.

Sejarah PKB

Melansir laman resmi pkb.id, kelahiran PKB bermula dari lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 akibat desakan massa. Peristiwa ini menandai lahirnya era reformasi.

Sehari setelah peristiwa tersebut, warga NU di berbagai pelosok Tanah Air mengusulkan supaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk partai politik.

Nama-nama partai pun langsung diusulkan. Sedikitnya, ada 39 nama yang gagas, di antaranya, Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang menggagas lambang parpol, seperti gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Bersamaan dengan itu, muncul pula usulan tentang visi dan misi parpol, AD/ART, hingga nama-nama pengurus parpol.

Baca juga: PKB Ingin Anies-Muhaimin Dapat Nomor Urut 1 di Pilpres 2024

PBNU menanggapi ide-ide tersebut secara hati-hati. Sebab, hasil Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, menetapkan bahwa secara organisatoris, NU tidak terkait dengan parpol mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun, sikap PBNU ini dianggap tak memuaskan warga Nahdliyin. Banyak yang tidak sabar dan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat.

Di Purwokerto, Jawa Tengah, warga NU mendeklarasikan parpol bernama Partai Bintang Sembilan. Sementara, di Cirebon, Jawa Barat, kalangan Nahdliyin mengumumkan berdirinya Partai Kebangkitan Umat (Perkanu).

Menyikapi situasi ini, pada 3 Juni 1998, PBNU menggelar rapat harian syuriyah dan tanfidziyah. Forum ini menghasilkan keputusan membentuk tim lima yang tugasnya memenuhi aspirasi warga NU.

Tim lima diketuai oleh Ma’ruf Amin yang kala itu menjabat sebagai Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU. Anggotanya, petinggi-petinggi PBNU lain yakni Dawam Anwar, Said Aqil Siradj, HM Rozy Munir, dan Ahmad Bagdja.

Selain itu juga dibentuk tim asistensi yang diketuai oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU saat itu, Arifin Djunaedi, dengan anggota Muhyiddin Arubusman, HM Fachri Thaha Ma’ruf, Abdul Aziz, Andi Muarli Sunrawa, Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar.

Baca juga: PKB Waspadai Gerakan Dorong Pilpres 2024 Berlangsung 1 Putaran

Tim asistensi bertugas membantu tim lima menginventarisasi dan merangkum usulan pembentukan parpol, serta membantu melahirkan partai yang mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Berlanjut pada 26-28 Juni 1998, tim lima dan tim asistensi menggelar pertemuan untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini membuahkan lima draf tentang pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, mabda’ siyasi, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART, dan naskah deklarasi.

Kala itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sempat mengungkapkan keprihatinannya lantaran warga NU ingin mendirikan partai politik. Menurut Gus Dur, ini terkesan mengaitkan agama dengan politik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com