Jokowi Bisa Dapat Keuntungan Politik jika Ajak Demokrat Masuk Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri dari posisi menteri pertanian, rencana perombakan kabinet (reshuffle) kembali mengemuka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menyampaikan langsung kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet pada pekan ini.

Salah satu posisi dalam kabinet yang disinggung dalam rencana perombakan kabinet adalah menteri pertanian.

"Mungkin minggu ini. (Yang dirombak) pos Menteri Pertanian," kata Presiden Jokowi sambil tersenyum saat ditanya awak media di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Jokowi pun tampak mengangguk ketika ditanya soal peluang kader Partai Demokrat masuk dalam kabinet pada reshuffle kali ini.

Baca juga: AHY Kumpulkan 38 Ketua DPD Demokrat di Tengah Isu Reshuffle

Presiden Jokowi juga membenarkan dia bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2023) kemarin.

Dia mengatakan, pertemuannya dengan AHY merupakan pertemuan silaturahmi biasa.

"Ya biasa, ya pertemuan silaturahmi," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu tidak memeberkan isi pertemuannya dengan AHY. Ia mengeklaim, topik pembicaraannya dengan AHY tidak berbeda dari pembahasan dengan ketua umum partai politik lainnya.

"Berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan ketemu dengan partai," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: AHY Unggah Konten Petik Apel di Tengah Wacana Demokrat Gabung Kabinet Jokowi

Menguntungkan

Kemungkinan posisi menteri pertanian akan jatuh ke tangan Partai Demokrat diperkirakan cukup besar.

Meskipun nantinya masa tugas pengganti Syahrul cukup singkat, tetapi Presiden Jokowi dinilai bisa mendapat manfaat dari dampak politik yang ditimbulkan jika mengakomodasi Partai Demokrat.

Di sisi lain, Syahrul merupakan kader kedua dari Partai Nasdem yang berada di kabinet yang diduga terlibat rasuah.

Sebelumnya rekan sejawat Syahrul di Partai Nasdem, Johnny Gerard Plate, juga mengundurkan diri dari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dia saat ini menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle Mencuat, Rachmat Gobel Datangi Istana