Jokowi Bisa Dapat Keuntungan Politik jika Ajak Demokrat Masuk Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri dari posisi menteri pertanian, rencana perombakan kabinet (reshuffle) kembali mengemuka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menyampaikan langsung kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet pada pekan ini.

Salah satu posisi dalam kabinet yang disinggung dalam rencana perombakan kabinet adalah menteri pertanian.

"Mungkin minggu ini. (Yang dirombak) pos Menteri Pertanian," kata Presiden Jokowi sambil tersenyum saat ditanya awak media di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Jokowi pun tampak mengangguk ketika ditanya soal peluang kader Partai Demokrat masuk dalam kabinet pada reshuffle kali ini.

Presiden Jokowi juga membenarkan dia bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2023) kemarin.

Dia mengatakan, pertemuannya dengan AHY merupakan pertemuan silaturahmi biasa.

"Ya biasa, ya pertemuan silaturahmi," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu tidak memeberkan isi pertemuannya dengan AHY. Ia mengeklaim, topik pembicaraannya dengan AHY tidak berbeda dari pembahasan dengan ketua umum partai politik lainnya.

"Berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan ketemu dengan partai," kata Presiden Jokowi.

Meskipun nantinya masa tugas pengganti Syahrul cukup singkat, tetapi Presiden Jokowi dinilai bisa mendapat manfaat dari dampak politik yang ditimbulkan jika mengakomodasi Partai Demokrat.

Di sisi lain, Syahrul merupakan kader kedua dari Partai Nasdem yang berada di kabinet yang diduga terlibat rasuah.

Sebelumnya rekan sejawat Syahrul di Partai Nasdem, Johnny Gerard Plate, juga mengundurkan diri dari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dia saat ini menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Sedangkan Partai Demokrat saat ini berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres.

Koalisi itu berisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Mereka menyatakan siap mendukung keberlanjutan program Presiden Jokowi pada pemerintahan mendatang.

Sebelumnya Demokrat bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buat mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Akan tetapi, Demokrat pecah kongsi dengan KPP setelah Nasdem mengikat kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres.

Saat ini posisi Menteri Pertanian diisi oleh pelaksana tugas yakni Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Menurut Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, sejak bergabung dengan KIM maka otomatis Demokrat saat ini berada pada kubu yang mendukung Presiden Jokowi.

"Bila nanti Partai Demokrat memang masuk dalam kabinet tentu hal itu positif bagi Partai Demokrat untuk semakin mempererat hubungan dengan partai-partai lain di Koalisi Indonesia Maju notabene selama ini bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Bawono saat dihubungi pada Selasa (24/10/2023).

Presiden Jokowi, kata Bawono, juga mendapatkan keuntungan secara politik saat Demokrat diberi tempat di dalam kabinet.

Apalagi hubungan antara Presiden Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dianggap sedang dalam kondisi kurang baik akibat sejumlah peristiwa politik belakangan ini.

Hal yang mempengaruhi hubungan Presiden Jokowi dengan PDI-P adalah terkait arah dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. Terutama setelah anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diusung KIM sebagai bakal cawapres Prabowo.

Maka dari itu, Bawono menilai jika Demokrat masuk dalam kabinet maka bakal menguntungkan bagi Presiden Jokowi.

"Keberadaan Partai Demokrat dalam pemerintahan selama satu tahun ke depan ini juga memiliki arti penting untuk menambah dukungan politik di DPR RI, terutama di tengah kondisi kurang mengenakkan saat ini antara Presiden dan PDI Perjuangan saat ini akibat keikutsertaan Gibran dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang," papar Bawono.

Persoalan lain yang menjadi pengganjal hubungan antara PDI-P dengan Presiden Jokowi adalah pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pengangkatan Kaesang yang merupakan anak bungsu Presiden Jokowi dianggap sebagai manuver sang ayah buat menaikkan posisi tawar politik terhadap PDI-P menjelang akhir masa jabatannya.

"PDI Perjuangan menilai Joko Widodo tidak memiliki kesetiaan terhadap partai karena membiarkan dua putra beliau berada dalam posisi sangat berseberangan dengan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024," ucap Bawono.