Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja Alutsista Harus Tepat Sasaran di Tengah Anggaran yang Terbatas

Kompas.com - 10/10/2023, 07:29 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa anggaran modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI terbatas.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-78 TNI di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (5/10/2023) lalu.

Dalam sambutan itu, presiden juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar.

"Untuk urusan alutsista memang modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar," kata Jokowi.

Baca juga: Pesan Jokowi di HUT TNI: Dari Alutsista sampai Netralitas pada Pemilu

Jokowi lantas mengatakan, belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik cara maupun peruntukannya.

"Saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat," ujar Jokowi.

Presiden juga meminta ada skala prioritas dalam pemenuhan alutsista TNI.

"Alutsista itu penting, tetapi dilihat apakah ada yang lebih penting. Kemudian, apakah kita akan perang, jadi didahulukan yang mana, yang skala prioritas yang mana," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan TNI harus mampu merumuskan langkah-langkah dan strategi secara akurat. Sebab, kondisi dunia saat ini berubah sangat cepat dan situasi geopolitik dunia memanas.

Baca juga: Jokowi: Alutsista Penting, tapi Apakah Kita Akan Perang atau Tidak?

Angkatan Udara (AU) Perancis memamerkan jet tempur Rafale di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Diketahui, jet tempur Rafale dari pabrikan Dassault Aviation itu dipesan Indonesia untuk memperkuat TNI AU. Pantauan di lokasi, Rabu (26/7/2023) siang, terdapat dua jet tempur Rafale dan satu pesawat tanker A-330 MRTT yang parkir terminal selatan Lanud Halim, dalam misi Pegase 2023.KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Angkatan Udara (AU) Perancis memamerkan jet tempur Rafale di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Diketahui, jet tempur Rafale dari pabrikan Dassault Aviation itu dipesan Indonesia untuk memperkuat TNI AU. Pantauan di lokasi, Rabu (26/7/2023) siang, terdapat dua jet tempur Rafale dan satu pesawat tanker A-330 MRTT yang parkir terminal selatan Lanud Halim, dalam misi Pegase 2023.

Modernisasi alutsista secara bertahap

Menanggapi arahan Presiden itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa modernisasi alutsista akan tetap menjadi prioritas. Tetapi, modernisasi itu akan dilakukan secara bertahap.

“Tentunya enggak bisa kita langsung modernisasi secara keseluruhan, tidak. Tapi secara bertahap,” ujar Yudo Margono usai perayaan HUT ke-78 TNI di Monas.

“Modernisasi iya pasti akan dilaksanakan, tetapi sesuai prioritas,” katanya lagi menegaskan.

Berdasarkan catatan Harian Kompas, APBN 2023 dalam sektor pertahanan mencapai Rp 134,32 triliun.

Secara spesifik, alokasi anggaran Rp 55,6 triliun untuk TNI AD, Rp 23,7 triliun untuk TNI AL, dan Rp 19,2 triliun untuk TNI AU. Selain itu, Markas Besar TNI mendapat anggaran Rp 12,08 triliun.

Baca juga: Panglima TNI: Modernisasi Alutsista Akan Tetap Jadi Prioritas, tapi Dilakukan secara Bertahap

Dalam perkembangannya, untuk pemenuhan minimum essential force (MEF) tahap III (2019-2024), TNI AD menerima satu unit helikopter serbu Bell 412EPI buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) pada 2021.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com