Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Modernisasi Alutsista Akan Tetap Jadi Prioritas, tapi Dilakukan secara Bertahap

Kompas.com - 05/10/2023, 14:40 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan tetap menjadi prioritas TNI.

Hal itu disampaikan Yudo usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal modernisasi alutsista dalam sambutannya pada perayaan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

“Saya sampaikan bahwa modernisasi akan tetap menjadi prioritas,” kata Yudo kepada awak media usai perayaan HUT ke-78 TNI.

Baca juga: Kekaguman Warga Lihat Pawai Alutsista: Merinding, Keren Banget

Yudo menyebutkan, modernisasi alutsista bakal dilakukan kepala staf tiga matra.

“Tentunya enggak bisa kita langsung modernisasi secara keseluruhan, tidak. Tapi secara bertahap,” ujar Yudo.

“Modernisasi iya pasti akan dilaksanakan, tetapi sesuai prioritas,” ucap mantan Kepala Staf TNI AL itu.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengakui bahwa anggaran yang dimiliki negara sangat terbatas untuk melakukan modernisasi alutsista karena ada kesejahteraan masyarakat yang harus diperhatikan.

"Untuk urusan alutsista memang modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar," kata Jokowi, Kamis.

Baca juga: Bahas Alutsista dengan Wakasad, Pangkostrad: Ke Depan Kita Akan Lebih Banyak Pakai Drone dan Satelit

Jokowi menyatakan belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik caranya maupun peruntukannya.

Menurut dia, modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan dalam negeri.

Oleh sebab itu, belanja alutsista harus mendorong transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia, serta mengutamakan produk dalam negeri.

"Saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com