JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa anggaran modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI terbatas.
Hal itu dikatakan Jokowi dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-78 TNI di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (5/10/2023) lalu.
Dalam sambutan itu, presiden juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar.
"Untuk urusan alutsista memang modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar," kata Jokowi.
Baca juga: Pesan Jokowi di HUT TNI: Dari Alutsista sampai Netralitas pada Pemilu
Jokowi lantas mengatakan, belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik cara maupun peruntukannya.
"Saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat," ujar Jokowi.
Presiden juga meminta ada skala prioritas dalam pemenuhan alutsista TNI.
"Alutsista itu penting, tetapi dilihat apakah ada yang lebih penting. Kemudian, apakah kita akan perang, jadi didahulukan yang mana, yang skala prioritas yang mana," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan TNI harus mampu merumuskan langkah-langkah dan strategi secara akurat. Sebab, kondisi dunia saat ini berubah sangat cepat dan situasi geopolitik dunia memanas.
Baca juga: Jokowi: Alutsista Penting, tapi Apakah Kita Akan Perang atau Tidak?
Menanggapi arahan Presiden itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa modernisasi alutsista akan tetap menjadi prioritas. Tetapi, modernisasi itu akan dilakukan secara bertahap.
“Tentunya enggak bisa kita langsung modernisasi secara keseluruhan, tidak. Tapi secara bertahap,” ujar Yudo Margono usai perayaan HUT ke-78 TNI di Monas.
“Modernisasi iya pasti akan dilaksanakan, tetapi sesuai prioritas,” katanya lagi menegaskan.
Berdasarkan catatan Harian Kompas, APBN 2023 dalam sektor pertahanan mencapai Rp 134,32 triliun.
Secara spesifik, alokasi anggaran Rp 55,6 triliun untuk TNI AD, Rp 23,7 triliun untuk TNI AL, dan Rp 19,2 triliun untuk TNI AU. Selain itu, Markas Besar TNI mendapat anggaran Rp 12,08 triliun.
Baca juga: Panglima TNI: Modernisasi Alutsista Akan Tetap Jadi Prioritas, tapi Dilakukan secara Bertahap
Dalam perkembangannya, untuk pemenuhan minimum essential force (MEF) tahap III (2019-2024), TNI AD menerima satu unit helikopter serbu Bell 412EPI buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) pada 2021.