Ganjar Bicara Banyak Hal di Hadapan Mahasiswa, Mulai dari Konflik Agraria hingga Petugas Partai

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo hadir dalam kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok, Senin (18/9/2023).

Dalam dialog dengan mahasiswa tersebut, Ganjar membahas soal konflik agraria yang kerap terjadi di dalam negeri hingga menjawab statusnya sebagai petugas partai atau petugas rakyat.

Sebelumnya, bacapres dari Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan telah lebih dulu menghadiri acara yang sama untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dan sejumlah pandangannya mengenai banyak hal.

Baca juga: Demokrat Bergabung ke Prabowo dan AHY Hilang dari Bursa Cawapres Ganjar

Dalam pertemuan, Ganjar sempat menyinggung soal undangan yang dikirim FISIP UI untuknya. Dia bilang, ia diundang karena sejumlah lembaga survei menempatkan namanya di papan atas elektabilitas calon presiden (capres) pengganti Joko Widodo.

Dia mengaku tak yakin akan diundang FISIP UI, jika namanya tidak masuk dalam survei-survei tersebut.

“Tentu saya diundang ke sini karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei Anda mengundang saya,” ujarnya diikuti tawa dan tepuk tangan para hadirin, Senin.

Bicara masalah hukum

Dalam kuliah kebangsaan, Ganjar memaparkan enam strategi untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia, termasuk masalah hukum. Penegakan hukum di Indonesia bergantung pada tiga hal, yaitu regulasi, kelembagaan, dan aktor.

Jika tidak ada salah satunya, maka penegakan hukum tidak akan bisa maksimal. Begitu pun jika tidak ada aktor, tidak akan tercipta sistem hukum yang adil.

“Aktornya memble, tidak jadi. Sistemnya bagus, aktornya memble, dia akan pertahankan maunya dia, bukan kata sistemnya karena bawahnya enggak berani,” ujarnya.

Konflik agraria

Konflik agraria menjadi permasalahan yang beberapa kali ditanya oleh dosen dan mahasiswa menyusul tingginya konflik pada tahun 2023.

Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria, tren konflik agraria meningkat dari 207 kasus tahun 2022 menjadi 212 kasus. Dilihat dari luas tanah, konflik agraria melebar dari sekitar 500.000 hektar menjadi 1 juta hektar tahun ini.

Menurut Ganjar, konflik agraria terjadi karena dua hal, yaitu karena kurang mitigasi dan tidak memproteksi hak rakyat sampai mengambil tanah-tanah ulayat.

Baca juga: Soal Bacawapres, Ganjar: Masih Digodok, Sabar

Menjawab hal itu, Ganjar mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar yang terdampak, untuk mendengarkan dan mencari solusi bersama atas masalah yang terjadi.

Sekaligus kata dia, memberikan kompensasi yang sepadan saat mengatasi konflik. Hal ini sebagai cara untuk memproteksi hak rakyat.

Adapun untuk menjalin komunikasi dengan warga sekitar berjalan baik, ia menyarankan pemerintah untuk merekrut antropolog hingga sosiolog.