Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tugas Berat Anies-Cak Imin Berebut Suara NU dari Ganjar dan Prabowo

Kompas.com - 07/09/2023, 05:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah melewati drama, pasangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terus berupaya mengumpulkan dukungan.

Salah satu alasan Partai Nasdem, yang merupakan pengusung Anies, menggaet Muhaimin yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diperkirakan buat menjaring suara dari pendukung Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam peta politik, suara warga Nahdliyin sangat diperhitungkan karena jumlahnya yang besar.

Di sisi lain, Anies dinilai bukan seorang figur populer di mata warga NU. Elektabilitasnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga tertinggal dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Baca juga: Cak Imin: Kalau Ada Politik Identitas, Mas Anies dan Saya Terdepan Menolak

Maka dari itu Nasdem menggandeng Muhaimin dengan harapan bisa menarik suara NU.

Akan tetapi, buat menjaring suara NU dinilai tidak mudah. Apalagi besar kemungkinan bakal capres pesaing Anies dan Muhaimin, yaitu Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo, juga mengincar suara kalangan Nahdliyin.

Enggan terseret politik

Meski begitu, Pengurus Besar NU (PBNU) menganggap PKB bukan partai politik yang menjadi representasi kelompok itu.

“Tidak ada (bacapres-bacawapres) atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, di kantor PBNU, Senen, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Menurut Yahya, PBNU sepakat tidak ikut campur dalam urusan politik praktis menjelang Pilpes 2024.

Baca juga: Cak Imin: Panitia MTQ Nangis-nangis Minta Maaf karena Bupati Tanah Laut Menolak Saya

Yahya mengatakan, NU tetap berjalan sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, serta menjauh dari politik praktis.

Dia mengakui memang ada pihak-pihak yang mencoba mendekati PBNU demi meraih dukungan elektoral. Akan tetapi, PBNU tetap tidak mau ikut campur dalam Pilpres 2024.

“Awal-awal ada yang coba-coba (mendekati PBNU). Tapi, saya kira sekarang sudah kapok, hari-hari ini sudah kapok, karena kita juga tidak bergeser dari gestur,’ Sudah silahkan (jalan sendiri tanpa melibatkan PBNU)'," ujar Yahya.

Yahya juga membantah klaim ada kandidat yang mendapatkan restu dari para kyai NU buat bersaing dalam Pilpres 2024.

"Kalau ada klaim bahwa Kiai-Kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena sama sekali tidak ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden," kata Gus Yahya.

Baca juga: Ditolak Hadir dalam Acara MTQ di Tanah Laut, Cak Imin: Saya Ini Penerima Bintang Mahaputera

Persoalan semakin pelik karena hubungan antara PKB dan PBNU saat ini kurang harmonis. Hal itu membuat PKB mesti bekerja lebih keras buat menjaring suara warga Nahdliyin.

Muhaimin Vs Keluarga Gus Dur

Selain hubungan yang kurang harmonis dengan PBNU, Muhaimin juga masih terlibat konflik dengan keluarga mendiang Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Perselisihan itu juga terasa sampai saat ini, di mana Muhaimin sedang berupaya keras mempengaruhi warga NU buat mendukungnya dalam Pilpres 2024.

Akan tetapi, sikap keluarga Gus Dur untuk urusan politik sudah ditentukan jauh-jauh hari, khususnya sikap untuk tidak mendukung siapapun yang berpasangan dengan Muhaimin.

Perselisihan itu dimulai dari gejolak internal di PKB pada 2005 sampai 2008. Pada saat itu, Gus Dur tersingkir karena kubu Muhaimin menduduki kepengurusan PKB.

Baca juga: Ditanya soal Rencana Sowan ke PKS, Cak Imin: Belum Ada Agenda

Muhaimin juga memecat anak sulung Gus Dur, Yenny Wahid, dari keanggotaan PKB karena dianggap tidak loyal dan membahayakan partai.

Alhasil tuduhan kudeta yang dilakukan Muhaimin kepada Gus Dur lewat Muktamar Luar Biasa di Ancol tahun 2008 masih dirasakan.

Luka itu kemudian membekas hingga kini yang menjadi standar sikap keluarga Gus Dur, selama itu adalah Cak Imin, maka tidak akan ada dukungan.

Muhaimin tidak bisa menganggap remeh perselisihan itu, karena pengaruh keluarga Gus Dur di kalangan warga NU cukup besar.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com