Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tampik Bertemu dengan Gerindra karena Kans AHY Jadi Bakal Cawapres Anies Makin Kecil

Kompas.com - 20/07/2023, 19:57 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menampik pertemuan dengan Partai Gerindra dilakukan karena peluang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin kecil untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Ia mengatakan, kedua partai politik (parpol) itu tetap menghormati keputusan politik masing-masing.

“Tidak hanya sekedar urusan pilpres (pemilihan presiden) atau capres (calon presiden), tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik nasional menjelang, saat, dan pasca pemilu,” ujar Riefky di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Ia menekankan, soal peluang AHY dipilih sebagai bakal cawapres diserahkan pada Anies Baswedan.

Baca juga: Usai Temui Demokrat, Sekjen Gerindra: Prabowo Tambah Kuat kalau Demokrat Bergabung

Pasalnya, dalam nota kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tertulis bahwa penentuan bakal cawapres berada di tangan Anies Baswedan.

“Kalau masalah kans, kembali kita serahkan kepada capres, karena itu yang tertulis di piagam seperti itu. Jadi kita akan sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan dalam piagam kerja sama kita,” kata Riefky.

Saat ini, Riefky mengatakan, KPP tengah mempertimbangkan momentum deklarasi bakal capres dan bakal cawapres.

“Jadi, kami tetap dalam posisi di Koalisi Perubahan. Saat ini, kami sedang menghitung momentum bersama capres (Anies) untuk pengumuman itu,” ujarnya.

Baca juga: Soal Cawapres Anies Baswedan, AHY Sebut Sudah Final

Sebelumnya, AHY mendesak agar Anies Baswedan dan KPP segera mendeklarasikan bakal cawapres,

Alasannya, waktu yang semakin sempit menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

AHY juga mengklaim tak ada kejutan dalam penentuan bakal RI-2 itu. Sebab, hasil survei selama ini telah menunjukan siapa figur yang layak untuk mendampingi Anies.

Di sisi lain, Nasdem tidak ingin Anies buru-buru menyampaikan pada publik siapa kandidat RI-2 dari KPP.

Wakil Ketua Umun Partai Nasdem Ahmad Ali berpendapat, pengumuman bakal cawapres harus dipertimbangkan dengan matang karena merupakan salah satu faktor yang bisa memenangkan kontestasi elektoral pada 2024.

Baca juga: Tim Delapan Sudah Bertemu Anies, Tak Ada Pembahasan Bakal Cawapres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com