Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Isi Pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi: Bicara Politik dan 2024

Kompas.com - 20/07/2023, 18:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan isi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (17/7/2023).

Menurut Presiden, saat bertemu Surya Paloh, banyak hal yang dibicarakan. Tak terkecuali soal politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pertemuan dengan Pak Surya Paloh. Ya pertemuan biasa. Kita kan sering ketemu, sering ketemu ya berbicara wajar, masa mau tahu semuanya," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers kepada wartawan setelah meresmikan ruas Tol Bengkulu-Taba Penanjung di Gerbang Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (20/7/2023).

"Ya ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024. Tapi kan enggak bisa saya sebut satu per satu secara detail. Enak banget dong," kata dia.

Baca juga: Soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Puan: Tanya Jokowi, Saya Tidak Ikut

Sebelumnya, kabar pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh dibagikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim.

Ia mengungkapkan, keduanya berbincang selama hampir satu jam hingga menjelang maghrib.

“Jam 17.20 WIB sampai maghrib, sejaman,” ujar Taslim dihubungi awak media.


Meski begitu, Taslim menampik bahwa pertemuan kedua figur itu membahas soal kocok ulang atau reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi, Senin pagi.

“Enggak bahas reshuffle, itu memang wilayah presiden,” ujar dia.

Baca juga: Bertemu Setelah Reshuffle, Jokowi dan Surya Paloh Dinilai Saling Butuh

Adapun, pertemuan kedua tokoh itu dilakukan setelah Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet pada Senin pagi.

Dari perombakan kabinet itu, jatah menteri dari Partai Nasdem berkurang.

Dengan begitu, hanya tersisa dua menteri dari Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.


.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com