Banyak Masalah soal PPDB, Jokowi: Selesaikan Baik-baik di Lapangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, permasalahan pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) lewat jalur zonasi terjadi di semua daerah

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar persoalan-persoalan yang ada bisa diselesaikan secara baik.

“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semuanya, tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meresmikan jalan tol ruas Bengkulu-Taba Penanjung di Gerbang Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kamis (20/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan anak-anak Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah.

Baca juga: Muhadjir: Kasus PPDB Enggak Banyak-banyak Amat, tapi Menyebar

Menurut Jokowi, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tersebut.

“Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya,” kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, diduga ditemukan banyak kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2023 dengan jalur zonasi.

Fakta di lapangan, ditemukan orang tua yang melakukan kecurangan dengan migrasi atau menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang dituju.

Tujuannya agar anaknya dapat masuk di sekolah favorit meski jarak yang ditempuh dari rumahnya jauh.

Baca juga: Kunjungi Puskesmas di Bengkulu, Jokowi Puji Inovasi Nugget Belut untuk Atasi Stunting

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kasus-kasus dalam PPDB dengan sistem zonasi sebenarnya tidak sangat banyak.

Namun, kasus-kasus yang ada menyebar di hampir seluruh daerah di Indonesia.

"Kalau kita lihat level kasusnya masih sporadis ya. Saya sudah punya data, ya enggak banyak-banyak amat kasusnya itu. Hanya memang menyebar hampir seluruh daerah ada kasus," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada 18 Juli 2023.

"Dan itu kan mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai tingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah paling terakhir," katanya lagi.

Oleh karenanya, Muhadjir meminta pemerintah daerah semakin cermat dalam membuat perencanaan PPDB.

Baca juga: Heru Budi Sebut 23 Siswa Peserta PPDB DKI 2023 Numpang di KK Keluarga

Menurutnya, pelaksanaan PPDB bisa dijadwalkan tidak terlalu mepet dengan masa penerimaan siswa baru.

"Karena sebetulnya PPDB itu sudah bisa dirancang setahun sebelumnya kan. Begitu anak-anak masuk naik kelas enam kan tahun depan dia calon siswa SMP," kata Muhadjir.

"Mestinya, pada waktu itu sudah bisa dikoordinasikan antar kepala sekolah, masing-masing kepala dinas. Sehingga bahkan anak itu tahun depan dia sudah tahu harus sekolah di mana dengan PPDB itu," ujarnya memberikan contoh.

Muhadjir mengatakan, hal yang sama juga berlaku untuk jenjang SMA. Sehingga, persoalan bisa diselesaikan sebelum PPDB dilakukan.

Baca juga: 4.791 Calon Siswa Dicoret dari PPDB Jabar, Terbanyak di Kabupaten Bogor, Ini Rinciannya