Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Ungkap Jasa Konsultan Politik Bisa Sentuh Miliaran Rupiah

Kompas.com - 20/07/2023, 17:31 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menyebut bahwa jasa konsultasi politik jelang pemilu sangat mahal.

"Jadi caleg yang di-quote konsultan-konsultan profesional itu miliaran," kata Grace dalam jumpa pers peluncuran platform konsultan politik berbasis kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) "Pemilu AI", Kamis (20/7/2023).

Situasi ini kerap dimanfaatkan beberapa orang untuk menawarkan jasa konsultasi politik harga miring.

Baca juga: Belum Deklarasi Dukung Capres, Giring PSI: Tegak Lurus Arahan Jokowi

Orang-orang itu biasanya pernah punya latar belakang akademisi ataupun kerap dikutip sejumlah media massa, kemudian mengeklaim dirinya dapat menjadi konsultan politik.

Menurut Grace, opsi ini bisa diambil namun hasilnya sulit diandalkan.

"Dia baru muncul jadi konsultan. Kita tidak tahu, kita bayar lebih murah, tapi dapatnya apa? Saya sih percaya kepada big data ketimbang konsultan abal-abal yang tidak punya track record," ujar dia.

Sementara itu, politikus Partai Nasdem, Muhammad Farhan, mengakui bahwa pada Pemilu 2019, para caleg sangat sulit untuk memetakan di mana kantong-kantong suara mereka.

"Kita habiskan uang banyak sekali untuk tim canvasing. Itu artinya saya punya 250 orang yang keliling, mengumpulkan minimal 25.000 orang untuk mengetahui di mana kira-kira potensi suara terbesar saya, itu pun kalau dia tidak bohong," ujar Farhan dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: PDI-P Tunggu Komunikasi Politik PSI Sebelum Ajak Kerja Sama Menangkan Ganjar

Ini menyebabkan ongkos politik membengkak karena ia masih perlu untuk menyewa jasa survei untuk kepentingan internal dan publikasi.

Ketua Umum Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) Philips Vermonte mengakui bahwa penggunaan AI mungkin bisa membantu caleg mempunyai strategi pemenangan pemilu yang lebih efektif.

Sebab, AI bisa memetakan potensi kemenangan yang diukur dari himpunan data prefrensi pemilih, daftar masalah di suatu wilayah, dan peta potensi suara, tanpa harus terjun ke lapangan.

"Itu pasti menurunkan biaya kampanye. Kalau caleg pakai ini (AI), ia bisa mengontrol timsesnya, dia bergerak ke mana hari ini, apakah sudah menuju ke tempat-tempat yang ditarget, ada geo taggingnya, dan lain-lain, sehingga caleg ini memang betul-betul bisa mengontrol timnya," kata Philips.

"Saya sebagai peneliti, banyak sekali studi tentang politik uang atau inefisiensi dalam kampanye karena begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan," ujar dia.


Ia memberi contoh, selama ini biaya untuk membayar tim kampanye kerap kali membengkak untuk hal-hal yang belum tentu efisien.

Misalnya, tim kampanye dibiayai untuk menjangkau sejumlah titik sasaran atau sekian warga, namun pada kenyataannya hal itu tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak dengan optimal.

"Jadi, dari sisi narasi, mereka punya modalitas sendiri. Di sisi yang lain, timnya juga bisa diorganisasi secara lebih baik," kata Philips.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com