AHY: Ekonomi RI Tumbuh Rendah, yang Meroket Justru Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi Tanah Air melemah, sementara utang pemerintah melonjak.

“Ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN,” kata AHY dalam pidato politiknya yang ditayangkan YouTube Partai Demokrat, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: AHY Sebut Ada Pihak yang Khawatir Demokrat Tak Lanjutkan Program Pemerintahan Jokowi

Menurut AHY, terjadi kemandegan, bahkan kemunduran serius terhadap ekonomi era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 9 tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan yakni 7-8 persen. Angka pertumbuhan ekonomi stagnan 5 persen, bahkan sempat anjlok ketika pandemi Covid-19.

Sementara, akibat utang yang meroket, kinerja sejumlah BUMN menurun, jauh di bawah sasaran.

Per Maret 2023, sebut AHY, utang pemerintah mencapai lebih dari Rp 7.800 triliun. Akibatnya, porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar.

Baca juga: AHY Enggan Bicarakan Pilkada DKI, Fokus Urus Pilpres dan Pileg Dulu

Jika rata-rata bunga utang mencapai Rp 400 triliun per tahun, itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2020.

“Bayangkan, bisa jadi apa bunga utang 400 triliun rupiah itu. Biaya kuliah mahasiswa hingga lulus tingkat sarjana baik pendidikan dan biaya hidup per orang mencapai 200 juta rupiah, maka kita bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus terbaik di Indonesia,” ucap AHY.

Sementara, jika dana Rp 400 triliun itu dialokasikan untuk bantuan modal pengembangan UMKM senilai Rp 50 juta per satu unit, maka akan ada 8 juta unit UMKM yang diberdayakan.

“Jika satu unit UMKM menyerap 5-10 pekerja, maka tercipta 40-80 juta lapangan kerja. Ilustrasi ini untuk memberikan gambaran, konsekuensi yang harus kita tanggung bersama akibat utang yang kelewat besar,” tutur AHY.

AHY mengatakan, pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60 persen. Sebab, kemampuan fiskal pemerintah untuk membayar utang terbilang rendah dan membebani APBN.

Oleh karenanya, harus segera dilakukan pembatasan dan kontrol terhadap utang pemerintah serta BUMN. Mesti dipastikan pula bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan utang.

“Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang,” kata AHY.

“Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan, akibat utang yang meroket, ruang fiskal sempit,” tutur putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Baca juga: Jawaban Puan Saat Ditanya Kemungkinan PDI-P-Demokrat Kerja Sama di Pilpres 2024