Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sebut Ada Pihak yang Khawatir Demokrat Tak Lanjutkan Program Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 14/07/2023, 20:50 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada pihak-pihak yang khawatir bahwa Partai Demokrat bakal mengubah total program pemerintah saat ini.

Ia mengungkapkan, hal itu yang membuat Demokrat mesti menyampaikan sikap soal semangat perubahan dan perbaikan yang diusung untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Kami mendengarkan kekhawatiran sejumlah kalangan, perubahan seolah diartikan upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada, tentu tidak demikian,” ujar AHY saat menyampaikan pidato politiknya yang ditayangkan di Kompas TV, Jumat (14/7/2023).

AHY mengatakan, semangat perubahan dan perbaikan bukan berarti tidak melanjutkan berbagai program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Sampaikan Semangat Perubahan dan Perbaikan, AHY: Tidak Berarti Menihilkan yang Dilakukan Jokowi

Ia mengklaim bahwa program-program yang dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat bakal tetap dilanjutkan jika Demokrat kembali memegang pemerintahan mendatang.

“Kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan kita pertahankan, kita lanjutkan,” kata AHY.

AHY mengatakan, Partai Demokrat bukan berarti tidak akan melanjutkan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mendoakan agar Jokowi bisa menyelesaikan kekuasaannya dengan baik.

Baca juga: AHY Sindir Pemindahan Ibu Kota saat Bertemu Tokoh Masyarakat di Jaksel

Meski begitu, menurut AHY, Partai Demokrat juga akan bersikap kritis dan memperbaiki kinerja pemerintah yang dinilai tidak tepat untuk masyarakat.

“Yang belum baik tentu harus kita evaluasi dan kita perbaiki. Inilah elemen kesinambungan dalam proses perubahan, tidak perlu diperdebatkan lagi,” ujar AHY.

Partai Demokrat diketahui memang termasuk oposisi atau berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Oleh karenanya, wajar jika beberapa kali melontarkan kritik terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Baca juga: AHY Enggan Bicarakan Pilkada DKI, Fokus Urus Pilpres dan Pileg Dulu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com