AHY: 9 Tahun Terakhir Terjadi Kemunduran, Pertumbuhan Ekonomi Jauh di Bawah yang Dijanjikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti persoalan ekonomi Indonesia selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

AHY bilang, terjadi kemunduran ekonomi dalam 9 tahun terakhir. Angka pertumbuhan ekonomi tak seperti yang dijanjikan pemerintah.

“Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandegan, dan bahkan kemunduran serius,” kata AHY dalam pidato politiknya yang ditayangkan YouTube Partai Demokrat, Jumat (14/7/2023).

“Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan, 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19,” tuturnya.

Baca juga: AHY Bakal Bicara Hati ke Hati dengan Anies Baswedan soal Cawapres

Atas situasi tersebut, AHY menyebut, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah menurun, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang, baik utang pemerintah maupun BUMN.

Memang, kata AHY, lambatnya pertumbuhan ekonomi turut disebabkan pandemi Covid-19. Namun, ia menilai, persoalan ekonomi di Indonesia sudah terjadi jauh sebelum pandemi.

“Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat, juga dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis,” ujar AHY.

Baca juga: AHY Sindir Pemindahan Ibu Kota saat Bertemu Tokoh Masyarakat di Jaksel

AHY mengaku tak habis pikir pemerintah terus menggalakkan pembangunan infrastruktur ketika situasi ekonomi menurun. Apalagi, pembangunan besar-besaran itu tak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

“Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius,” katanya.

Menurut AHY, ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi, prioritas dana alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat, utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya.

Misalnya, penguatan subsidi listrik untuk kalangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani.

Selain itu, negara juga dinilai perlu memberikan perlindungan dan bantuan kepada puluhan juta UMKM melalui pelatihan akses permodalan dan pemasaran.

Sementara, untuk menjaga daya beli masyarakat, program bantuan pro rakyat harus terus digulirkan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT); bantuan lansia, difabel, dan korban bencana; Proram Keluarga Harapan (PKH); Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin); Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan lainnya.

AHY menilai, pertumbuhan ekonomi harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir kelompok saja.

“Diperlukan pemikiran yang rasional dan arif dalam penentuan prioritas dan pengelolaan anggaran negara. Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh,” kata AHY.

“Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat, pengangguran dan kemiskinan akan berkurang,” tutur putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Baca juga: AHY Sapa Warga Pasar Minggu Jaksel, Dicurhati soal Harga Sembako dan Lapangan Kerja