Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sebut Ada Pihak yang Khawatir Demokrat Tak Lanjutkan Program Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 14/07/2023, 20:50 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada pihak-pihak yang khawatir bahwa Partai Demokrat bakal mengubah total program pemerintah saat ini.

Ia mengungkapkan, hal itu yang membuat Demokrat mesti menyampaikan sikap soal semangat perubahan dan perbaikan yang diusung untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Kami mendengarkan kekhawatiran sejumlah kalangan, perubahan seolah diartikan upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada, tentu tidak demikian,” ujar AHY saat menyampaikan pidato politiknya yang ditayangkan di Kompas TV, Jumat (14/7/2023).

AHY mengatakan, semangat perubahan dan perbaikan bukan berarti tidak melanjutkan berbagai program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Sampaikan Semangat Perubahan dan Perbaikan, AHY: Tidak Berarti Menihilkan yang Dilakukan Jokowi

Ia mengklaim bahwa program-program yang dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat bakal tetap dilanjutkan jika Demokrat kembali memegang pemerintahan mendatang.

“Kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan kita pertahankan, kita lanjutkan,” kata AHY.

AHY mengatakan, Partai Demokrat bukan berarti tidak akan melanjutkan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mendoakan agar Jokowi bisa menyelesaikan kekuasaannya dengan baik.

Baca juga: AHY Sindir Pemindahan Ibu Kota saat Bertemu Tokoh Masyarakat di Jaksel

Meski begitu, menurut AHY, Partai Demokrat juga akan bersikap kritis dan memperbaiki kinerja pemerintah yang dinilai tidak tepat untuk masyarakat.

“Yang belum baik tentu harus kita evaluasi dan kita perbaiki. Inilah elemen kesinambungan dalam proses perubahan, tidak perlu diperdebatkan lagi,” ujar AHY.

Partai Demokrat diketahui memang termasuk oposisi atau berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Oleh karenanya, wajar jika beberapa kali melontarkan kritik terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Baca juga: AHY Enggan Bicarakan Pilkada DKI, Fokus Urus Pilpres dan Pileg Dulu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com