Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diprediksi Tinggalkan Gerindra Jika Cak Imin Tak Jadi Cawapres Prabowo, Ini Kata PKB

Kompas.com - 12/07/2023, 23:56 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi akan membatalkan koalisinya dengan Partai Gerindra, jika ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tidak dijadikan calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Hal ini diprediksi Budayawan Sujiwo Tejo dalam acara Satu Meja bertajuk “Koalisi, Atas Nama Visi atau Demi Kursi?” yang tayang di YouTube Kompas TV, Rabu (12/7/2023) malam.

“Kebetulan aku sering ke pesantren-pesantren. Aku yakin kalau kalian (KKIR) wapresnya Erick Thohir, kemungkinan besar PKB cabut,” ucap Tejo dalam acara tersebut.

Baca juga: PKB Ngaku Nyaman dengan Gerindra: Insya Allah KKIR Awet

Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid enggan menjawab secara langsung.

Dia menjelaskan, tolak ukur kerja sama koalisi yang dilakukan PKB dengan Gerindra adalah rakyat Indonesia.

Sebab, PKB dan Gerindra hanya alat yang dipercayakan untuk memberikan keuntungan kepada rakyat.

“Jadi ukurannya di sana, kalau ngomong untung rugi itu, untung ruginya untuk rakyat, bangsa ini. Bukan kami-kami ini, karena kami ini hanya alat untuk membuat rakyat untung, bukan rakyat membuat rugi. Jadi koalisi ini, untung ruginya buat siapa? Rakyat, bukan partai politik,” tegasnya.

Baca juga: Sebut Muhaimin Cocok Jadi Cawapres, PKB Ungkit Kekalahan Prabowo di Jawa Timur

Diketahui, PKB bersama Partai Gerindra telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Kedua partai itu telah sepakat untuk mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres) yang diusung KKIR.

Sementara terkait posisi bakal calon wakil presiden (cawapres) masih belum resmi ditetapkan.

Penentuan sosok bakal cawapres disebut berada di tangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar.

Muktamar PKB

Pihak PKB menyebut, keputusan muktamar partainya yang digelar di Bali tahun 2019 silam memustuskan agar Cak Imin maju dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Soal Wacana PAN-Golkar Gabung KKIR, PKB: Silakan, tetapi Power Sharing-nya di Luar Cawapres

Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori menegaskan, sesuai keputusan Muktamar PKB, Cak Imin harus menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden pada kontestasi kepemimpinan nasional mendatang.

"Tadi juga sempat diskusi panjang, pengurus DPP, yang akhirnya tetap meminta PKB untuk tetap menjaga keputusan Muktamar Bali (2019) yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden," kata Yusuf kepada wartawan di sela rapat pleno, Senin (19/6/2023).

"Saya tegaskan sampai hari ini DPP PKB belum ada alternatif," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com