Diprediksi Tinggalkan Gerindra Jika Cak Imin Tak Jadi Cawapres Prabowo, Ini Kata PKB

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi akan membatalkan koalisinya dengan Partai Gerindra, jika ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tidak dijadikan calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Hal ini diprediksi Budayawan Sujiwo Tejo dalam acara Satu Meja bertajuk “Koalisi, Atas Nama Visi atau Demi Kursi?” yang tayang di YouTube Kompas TV, Rabu (12/7/2023) malam.

“Kebetulan aku sering ke pesantren-pesantren. Aku yakin kalau kalian (KKIR) wapresnya Erick Thohir, kemungkinan besar PKB cabut,” ucap Tejo dalam acara tersebut.

Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid enggan menjawab secara langsung.

Dia menjelaskan, tolak ukur kerja sama koalisi yang dilakukan PKB dengan Gerindra adalah rakyat Indonesia.

Sebab, PKB dan Gerindra hanya alat yang dipercayakan untuk memberikan keuntungan kepada rakyat.

“Jadi ukurannya di sana, kalau ngomong untung rugi itu, untung ruginya untuk rakyat, bangsa ini. Bukan kami-kami ini, karena kami ini hanya alat untuk membuat rakyat untung, bukan rakyat membuat rugi. Jadi koalisi ini, untung ruginya buat siapa? Rakyat, bukan partai politik,” tegasnya.

Diketahui, PKB bersama Partai Gerindra telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Kedua partai itu telah sepakat untuk mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres) yang diusung KKIR.

Sementara terkait posisi bakal calon wakil presiden (cawapres) masih belum resmi ditetapkan.

Penentuan sosok bakal cawapres disebut berada di tangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar.

Muktamar PKB

Pihak PKB menyebut, keputusan muktamar partainya yang digelar di Bali tahun 2019 silam memustuskan agar Cak Imin maju dalam Pilpres 2024.

Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori menegaskan, sesuai keputusan Muktamar PKB, Cak Imin harus menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden pada kontestasi kepemimpinan nasional mendatang.

"Tadi juga sempat diskusi panjang, pengurus DPP, yang akhirnya tetap meminta PKB untuk tetap menjaga keputusan Muktamar Bali (2019) yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden," kata Yusuf kepada wartawan di sela rapat pleno, Senin (19/6/2023).

"Saya tegaskan sampai hari ini DPP PKB belum ada alternatif," lanjut dia.