Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana PAN-Golkar Gabung KKIR, PKB: Silakan, tetapi "Power Sharing"-nya di Luar Cawapres

Kompas.com - 12/07/2023, 16:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda tak mempersoalkan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Hanya saja, PKB mengingatkan bahwa hal tersebut di luar pembagian kekuasaan soal bakal calon wakil presiden (bacawapres).

PKB tetap ingin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi bacawapres di KKIR.

"Kalau mau gabung, mangga, tapi semangatnya kami sudah Cak Imin, Pak Prabowo dan Cak Imin sudah duluan (membentuk KKIR). Artinya power sharing-nya ya di luar cawapres," kata Huda ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Sebut PDI-P Ajak Kerja Sama Politik untuk Pemilu 2024, PKB: Kita Sampaikan ke Gerindra

Menurut Huda, jika PAN dan Golkar membentuk poros sendiri pun tak masalah.

Sebab, kedua partai politik itu dinilai sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.

"Jadi kalau mau jalan sendiri sebagai sesama partai ya oke, tapi kalau mau gabung ya dengan catatan tadi (Cak Imin cawapres)," kata dia.

Di sisi lain, Huda juga menyebut, jika PAN dan Golkar bergabung dengan KKR, ini ibarat reuni partai pendukung Prabowo sebagai capres. 

Golkar dan PAN pernah bersama mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014.

Pada 2019, Golkar dan PAN berpisah dukungan. Golkar mengarahkan dukungannya pada Joko Widodo, sedangkan PAN bertahan mengusung Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

"Golkar PAN gabung ke kami itu bagi Gerindra reuni itu, karena kan dua kali putaran (pilpres) bareng terus. Nah kira-kira begitu. Nah kalau PKB dan Gerindra, nggak reuni, baru ini," ucap dia.

Adapun Partai Golkar dan PAN disebut-sebut ingin bergabung ke KKIR yang kini beranggotakan PKB dan Partai Gerindra.

Namun, mereka ingin agar tokoh yang mereka ajukan dapat menjadi bacawapres Prabowo.

Baca juga: Soal Golkar Wacanakan Bentuk Poros Baru, PPP Sebut Sudah Bersama PDI-P Usung Ganjar

Ketua Badan Pemenangan Pilpres Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan, Airlangga layak mendampingi Prabowo karena Golkar merupakan partai besar.

"Harapan kami, karena Golkar merupakan partai terbesar, maka menjadi wajar dan fair kalau wakilnya Airlangga Hartarto. Sehingga duet pasangan Prabowo-Airlangga menjadi ideal dan menjawab Indonesia masa depan,” kata Nusron, 31 Mei 2023.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meminta Prabowo memilih Erick menjadi cawapresnya tahun depan.

Baca juga: PAN Sebut Pasangan Airlangga-Zulkifli Hasan Punya Chemistry untuk Pilpres 2024

Syarat itu merupakan langkah konkret jika Partai Gerindra ingin PAN kembali mendukung Prabowo dalam pilpres untuk ketiga kalinya.

“Kalau Gerindra mengajak ketiga kalinya PAN mendukung Pak Prabowo dan yakin menang, ya sudah ambil saja Pak Erick (sebagai bacawapres). Semakin cepat, ya semakin baik,” ujar Yandri kepada Kompas.com, Senin (3/7/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com