Hari Ini, Kejagung Periksa 8 Saksi Terkait Kasus Korupsi BTS 4G

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa delapan orang saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.

Pemeriksaan dilakukan melalui tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), pada hari ini, Senin (3/7/2023).

"Pada hari ini untuk perkara BTS kita periksa delapan orang termasuk Mas Dito (Menteri Pemuda dan Olahraga/Menpora)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung I Ketut Sumedana di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

Baca juga: Soal Aliran Dana Rp 27 Miliar ke Dito Ariotedjo, Kejagung: Kalau Toh Benar, Itu di Luar Kasus BTS

Adapun kedelapan saksi diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) atas nama tersangka berinisial YUS dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Tersangka WP, dalam pusaran kasus korupsi BTS 4G.

Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara. Kedelapan orang dimaksud, yaitu MFM, AJ, DJI, EH, DAF, BN, dan FM selaku pegawai Bakti, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Terkait Dito, pemeriksaan dilakukan karena diduga menerima uang Rp 27 miliar pada November-Desember 2022 berdasarkan keterangan salah seorang tersangka, yakni Irwan Hermawan.

Namun, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dugaan aliran dana kepada Dito Ariotedjo tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi BTS 4G.

Ia menyampaikan, kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G berbeda konteks, kalaupun Dito benar-benar menerima uang tersebut.

"Terkait dengan materi pertanyaan tentu saja, tidak bisa kami sampaikan di sini. Namun yang jelas, peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti, itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan," kata Kuntadi di kesempatan yang sama.

Kuntadi menyampaikan, konstruksi hukum kasus korupsi pengadaan BTS 4G sudah selesai.

Di luar kasus itu, ada kasus lain yang berkaitan erat dengan proses penyidikan dan aliran uang untuk mengendalikan penyidikan (perintangan penyidikan). Ia mengaku masih terus mendalami kasus tersebut.

"Selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk memberikan sejumlah uang. Sehingga dari hal tersebut tampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1-5," jelasnya.

Baca juga: Bantahan Menpora Dito Ariotedjo soal Dugaan Terima Uang Puluhan Miliar di Kasus BTS Kominfo...

Sebelumnya diberitakan, Dito sempat membantah menerima aliran dana. Begitu pula menyatakan tidak mengetahui apapun soal kasus korupsi BTS 4G yang turut melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Ia mengaku siap untuk diperiksa agar informasi yang beredar dan menyeret namanya tidak sumir. Kendati begitu, Dito tidak melaporkan rencana pemeriksaan oleh Kejagung ini kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, kejadian yang menyangkut namanya terjadi ketika belum menjabat sebagai menteri.