Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bripka Andry Ungkap Sempat Bertemu Kapolda Riau Sebelum Bongkar Dugaan "Setoran" ke Medsos

Kompas.com - 19/06/2023, 14:46 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Brimob Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau, Bripka Andry Darma Irawan mengaku sempat bertemu Kapolda Riau Muhammad Iqbal sebelum mengunggah informasi dugaan permintaan setoran dari atasannya ke media sosial (medsos).

Diketahui, Andry adalah polisi yang mengaku dimintai "setoran" oleh atasannya yaitu Komandan Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Riau di Menggala Junction Kabupaten Rokan Hilir, Kompol Petrus Hottiner Simamora. 

Baca juga: Datangi Mabes Polri, Bripka Andry Harap Kasusnya Diselesaikan secara Presisi

Andry menjelaskan, pertemuannya dengan Kapolda RIau saat itu, membahas terkait pertimbangan Andry yang meminta agar tidak dimutasi.

“Bapak Kapolda kan sebelum saya masuk kan sudah menerima laporan dari Kasubdit Paminal Polda Riau, sudah ngobrol, sudah menerima laporan. Tapi saya tidak tahu apa yang dilaporkan, sehingga begitu saya diterima masuk saya sudah kena marah kan,” ujar Andry saat ditemui di Lobi Yanduan Propam Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/6/2023).

“Saya bilang ‘mohon izin jendral saya mohon pertimbangan keadaan keluarga saya,’” tambahnya.

Dia menambahkan, saat itu Kapolda Riau mereponsnya secara baik. Namun, menurutnya, Kapolda Riau juga mendapat informasi lain terkait dirinya, sehingga membuatnya dan keluarga semakin putus asa terkait keputusan mutasinya.

“Alhamdulillah Bapak Kapolda dari awal merespons, saya menghadap, namun saya tidak tahu apa yang didengar beliau, sehingga kami keluarga putus asa, saya putus asa, kita akhirnya melalui media sosial lah, kita sampaikan,” tuturnya.

Baca juga: Bripka Andry Akan Datangi Mabes Polri Hari Ini, Minta Kejelasan soal Laporannya ke Propam

Andry menjelaskan, mutasi tersebut akan berdampak kepada keluarganya, termasuk dampak secara ekonomi. Apalagi, ia mengatakan bahwa dirinya yang selama ini mengurus ibunya yang sedang sakit.

Dia juga mengatakan bahwa mutasi di intansi Polri memang hal biasa. Namun begitu, ia memohon pertimbangan terkait keadannya agar tidak dimutasi kepada pimpinan di Polda Riau.

Andry lantas menjelaskan bahwa dirinya membongkar dugaan praktek setor-setoran bawahan ke atasan itu, bukan karena sakit hari dimutasi.

“Jadi saya perlu tekankan, bukan karena sakit hati dimutasi, saya bongkar. Tidak. Namun saya memohon pertimbangan, saya menghadap beserta ibu untuk meyakinkan pimpinan, bahwa ini lah kondisi saya,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Bripka Andry mengunggah tulisan yang mengungkapkan adanya serangkaian permintaan uang oleh atasannya, Petrus.

Total uang yang telah disetor ke Kompol Petrus, kata Andry, lebih kurang Rp 650 juta.

Dia merasa pemindahan lokasi tugasnya dari Rokan Hilir ke Batalyon A Pelopor di Pekanbaru karena tidak bisa memenuhi jumlah uang yang diminta Petrus.

Terkait adanya setoran tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Propam Polda Riau, Kombes Johanes Setiawan mengatakan bahwa kasus tersebut sudah diproses oleh Propam Polda Riau sejak Maret 2023.

"Kita sudah memeriksa 8 orang sebagai saksi. Jadi, kasusnya sedang ditindak lanjuti. Terkait setoran ini masih didalami. Nanti pembuktiannya ada di sidang," kata Johanes saat diwawancarai wartawan, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Soal Kasus Bripka Andry, Pengamat: Setor-setoran di Polri Sudah Lama Terjadi

Andry juga sempat diperiksa secara etik karena dianggap mangkir dari tugas selama tiga bulan setelah dimutasi.

Selain itu, Kompol Petrus juga kini sudah dicopot dari jabatannya untuk diperiksa secara etik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com