Koalisi Perubahan Beda Suara soal Cawapres Anies, Demokrat Dinilai Masih Setengah Hati

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Demokrat ke bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024 Anies Baswedan dinilai masih setengah hati.

Sebabnya, partai berlambang bintang mercy itu kerap tak satu suara dengan Partai Nasdem ataupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Terbaru, Demokrat beda pendapat dengan Nasdem dan PKS soal deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

“Koalisi Perubahan ini sepertinya setengah hati, terutama Demokrat yang sebenarnya masih menggantung nasib politiknya,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Elektabilitas Anies Terus Turun hingga Buat Demokrat Gelisah, Benarkah?

Adi menilai, Demokrat belum all out atau sepenuhnya memperjuangkan Anies sebagai capres untuk pemilu mendatang.

Ini salah satunya tampak dari minimnya spanduk dan baliho Demokrat yang mempromosikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon RI-1.

Adi menduga, masih ada keraguan di internal Demokrat lantaran cawapres Anies belum juga diputuskan. Sementara itu, Demokrat berharap ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjadi calon RI-2.

“Demokrat itu tidak terlampau all out memperjuangkan Anies sebagai capres mungkin karena AHY tak kunjung diumumkan sebagai kandidat cawapres yang akan mendampingi Anies,” ujar Adi.

“Jadi ini yang kemudian bisa menjelaskan salah satu variabel bahwa poros perubahan itu belum sepenuhnya solid,” tuturnya.

Baca juga: Usul Anies Segera Umumkan Cawapres, Demokrat Sebut demi Kepastian

Adi pun menilai, Koalisi Perubahan belum sepenuhnya berhasil menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Dia bilang, kongsi yang dimotori Nasdem, Demokrat, dan PKS itu terlambat menunjukkan agresivitas.

Koalisi Perubahan baru tampak memanas setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini.

Padahal, mestinya, begitu Anies dideklarasikan sebagai capres pada Oktober 2022, Koalisi Perubahan bisa langsung “menyerang” kubu pemerintah untuk mengonsolidasikan kelompok-kelompok yang tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo.

“Mestinya tahun lalu sejak Oktober Anies dideklarasikan sebagai capres didukung oleh PKS dan Demokrat, sejak saat itulah mestinya mesin politiknya dipanaskan dan mengonsolidasikan kelompok-kelompok anti Jokowi, kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan,” kata Adi.

Oleh karenanya, Adi menambahkan, Koalisi Perubahan masih punya pekerjaan rumah besar. Tak hanya untuk memperkuat kongsi, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai kubu yang berlawanan dengan pemerintahan saat ini.

“Perlu positioning politik yang agak agresif dan matang yang mesti dikonsolidasi, dimatangkan oleh kubu perubahan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat tak satu suara dengan Nasdem dan PKS soal deklarasi cawapres pendamping Anies Baswedan untuk Pemilu 2024.

Demokrat lewat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partainya, Andi Arief, mengusulkan agar cawapres Anies diumumkan setidaknya Juni 2023.

Sebab, ia menduga, elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei teranyar disebabkan karena cawapres Anies yang tak kunjung dideklarasikan.

Baca juga: Nasdem Minta Anies Tak Dikekang soal Pengumuman Bakal Cawapres

Dalam survei Indikator Politik Indonesia terbaru, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, Oktober 2022 jadi 28,4 persen, dan Januari 2023 jadi 24,2 persen. Kemudian, terus turun pada Februari 2023 jadi 24 persen, April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 menjadi 18,9 persen.??

Dengan demikian, elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 38 persen.

“Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," ucap Andi saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Sementara, Nasdem tak sejalan dengan Demokrat terkait ini. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok waktu.

Baca juga: Analisis LSI Denny JA: 4 Skenario Ini Bisa Buat Anies Gagal Dapat Tiket Capres

Dia mengatakan, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini.

"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamis lah, enggak bisa dipatok harus begini," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Satu suara dengan Partai Nasdem, Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menilai, turunnya elektabilitas Anies tidak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Dua kompetitor Anies, Ganjar dan Prabowo, pun belum mendeklarasikan cawapres.

Masing-masing internal partai masih melihat-lihat dan memperhitungkan agar tak salah langkah.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok," ujar Mabruri saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).